Soal Pansus Orang Hilang, Agung Ingatkan Wewenang DPR

Kompas.com - 22/10/2008, 13:00 WIB
Editor

JAKARTA, RABU - Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa, mengenai batas kewenangan yang dimiliki DPR atas kasus-kasus yang diduga terjadi pelanggaran HAM berat.

Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa DPR hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Adhoc dan tidak menentukan atas terjadinya pelanggaran HAM berat atau tidak.

"Hingga saat ini belum memanggil (Pansus), saya sudah bicara dan hanya minta klarifikasi dan penjelasan tentang berita di media tentang orang hilang. Apa yang dilakukan dan prosedurnya sudah dipenuhi atau tidak. Tanggal 23 (Oktober) akan dilakukan pemanggilan keluarga korban, dan tanggal 29 akan dilakukan rapat pleno," kata Agung di Gedung DPR, Rabu (22/10).

Rapat pleno tersebut untuk menentukan rapat siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus orang hilang sesuai dengan catatan yang dimiliki Komnas HAM.

Agung menegaskan, tidak akan menghalangi kerja yang dilaukan oleh Pansus, sepanjang secara substansial maupun prosedur terpenuhi. "Dengan didropnya kewenangan DPR oleh MK, maka dugaan pelanggaran HAM menjadi bukan ranah di DPR, tapi menjadi kewenangan negara. DPR hanya bisa mengusulkan pengadilan adhoc. Tetapi untuk menyatakan pelanggaran HAM berat bukan dari DPR," kata Agung. (ING)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X