Xiaomi Indonesia Tak Lagi Layani Servis Ponsel "BM"

Kompas.com - 11/01/2019, 09:31 WIB
Steven shi, Country Manager Xiaomi Indonesia menunjukkan duo ponsel Redmi 6 dan Redmi 6A di acara peluncuran di Jakarta, Selasa (4/8/2018).
KOMPAS.com/Gito Yudha PratomoSteven shi, Country Manager Xiaomi Indonesia menunjukkan duo ponsel Redmi 6 dan Redmi 6A di acara peluncuran di Jakarta, Selasa (4/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peredaran smartphone non-resmi atau kerap diistilahkan “ black market” (BM) masih menjadi isu yang tak kunjung berkesudahan. Hal ini meresahkan pemerintah, sebab transaksi jual-beli tersebut tak berkontribusi ke pendapatan negara.

Di sisi lain, pengguna pun dirugikan karena jaminan garansi yang tak jelas jika terjadi kerusakan purnajual (after sales). Apalagi, beberapa vendor smartphone tak lagi menerima perbaikan smartphone non-resmi di pusat servis (service center) mereka.

Misalnya saja pabrikan China Xiaomi. Sejak September 2018, Xiaomi bersikap tegas tak menerima perbaikan smartphone rusak untuk produk-produknya yang tak dilabeli stiker “TAM” sebagai distributor resmi.

“Pusat servis resmi Xiaomi tidak lagi menerima perbaikan unit tidak resmi. Kami secara konsisten menghimbau pengguna kami untuk hanya membeli produk resmi karena berbagai alasan, termasuk layanan prioritas untuk software and hardware,” kata Country Manager Xiaomi Indonesia, Steven Shi, kepada KompasTekno, Jumat (11/1/2019).

Menurut dia, pengalaman pengguna merupakan hal utama bagi Xiaomi. Produsen yang kerap merilis produk murah dengan spesifikasi tinggi itu mengklaim telah bekerja sama dengan pemerintah, mitra lokal, dan stakeholders lainnya untuk mendorong pembelian produk resmi Xiaomi.

“Memerangi pasar gelap adalah upaya bersama. Bekerja sama dengan pemerintah merupakan hal yang penting bagi keberhasilan pemberantasan pasar gelap secara keseluruhan,” ia berujar.

Baca juga: Cara Bedakan Smartphone Resmi dan BM Sebelum Membeli

Penerapan sistem validasi IMEI

Setiap tahunnya, kerugian negara akibat peredaran smartphone black market diestimasikan mencapai Rp 1 triliun. Pada awal 2018, pemerintah mulai mencanangkan kebijakan validasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk memerangi fenomena ini.

Sistem validasi IMEI memungkinkan pelacakan status sebuah ponsel di Tanah Air, apakah dijual secara resmi atau tidak. Apabila tidak terdaftar dalam sistem validasi, maka dipastikan bahwa perangkat tersebut ilegal dan tak bisa digunakan di Indonesia.

Baca juga: Persiapan Kominfo Jelang Penerapan Pemblokiran Ponsel BM

Kebijakan ini masih terus digodok oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustriak (Kemenperin), Kementerian Komunikas dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag). Implementasinya ditargetkan mulai tahun ini, namun belum ada kepastian tanggalnya. Kita tunggu saja.

Untuk melihat seperti apa kerugian bagi pengguna jika memutuskan membeli ponsel black market, berikut ilustrasinya melalui sebuah video.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X