Cara Google “Paksa” Karyawannya agar Kembali Ngantor

KOMPAS.com - Sejak pandemi Covid-19 melanda, raksasa teknologi Google menerapkan kebijakan work from home alias bekerja dari rumah (WFH) kepada semua karyawannya. Setelah pandemi mereda, Google kini "memaksa" karyawan untuk kembali bekerja di kantor.

Agar karyawannya mau kembali ke kantor, Google menerapkan kebijakan baru bagi karyawan.

Menurut laporan dari The Wall Street Journal yang dikutip Ars Technica, Google menjadikan aspek "kehadiran langsung" sebagai salah satu bagian dari peninjauan kinerja. Artinya, WFO kini dijadikan sebagai salah satu penilaian yang krusial.

Kabar kebijakan baru ini diketahui dari sebuah e-mail dari petinggi Google kepada karyawan.

Dalam e-mail tersebut, Chief People Officer Google, Fiona Cicconi, mengatakan bahwa karyawan hanya diperkenankan bekerja WFH seminggu penuh hanya jika mendapat pengecualian.

Baca juga: Elon Musk: WFH Tidak Adil untuk Karyawan yang Wajib WFO

Jika tidak, maka karyawan wajib mengantor sesuai dengan kebijakan perusahaan yakni tiga kali dalam seminggu.

Dirangkum KompasTekno dari Ars Technica, Selasa (13/6/2023), dalam e-mail tersebut Cicconi juga mengatakan bahwa karyawan Google yang bekerja setidaknya selama tiga hari di kantor merasa lebih "terhubung" dengan karyawan lain.

"Dan efek ini lebih besar ketika rekan satu tim bekerja di lokasi yang sama," kata Cicconi dalam e-mail tersebut.

Seperti yang diketahui, Google saat ini menerapkan sistem kerja hybrid. Namun, kebijakan baru ini dinilai menjadi hal yang merepotkan bagi sejumlah karyawan.

Beberapa laporan dari karyawan menyebut pekerja yang jarang hadir atau tidak mengisi presensi bakal mendapat peringatan dari kantor.

Selain Google, Dell juga mulai memberlakukan sistem kerja WFO yang serupa, yakni masuk ke kantor setidaknya tiga kali dalam seminggu. Pemilihan hari kerja dibebaskan menyesuaikan jadwal dari masing-masing karyawan.

Baca juga: Tips WFH Sehat dan Produktif dari Bos-bos Perusahaan Teknologi

Bedanya, karyawan Dell menolak kebijakan baru tersebut. Beberapa di antara mereka ada yang berasumsi bahwa aturan tersebut adalah siasar perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara halus.

Bahkan, ada yang memilih untuk mengundurkan diri daripada harus kembali bekerja ke kantor.