UU ITE Teratas di "Trending Topic" Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi berlaku hari ini, Senin (28/11/2016). Mulai berlakunya revisi tersebut mengundang berbagai reaksi netizen di jejaring sosial Twitter. 

Pantauan KompasTekno, pada Senin (28/11/2016) pukul 13.30 WIB, total terdapat lebih dari 13.700 kicauan yang membahas mengenai perubahan UU ITE tersebut. Sontak perubahan UU itu menjadi trending topic di Twitter untuk wilayah Indonesia.

Para netizen tidak menggunakan tanda pagar, melainkan sebuah kata kunci "UU ITE". Hingga saat ini pun berbagai komentar terus bermunculan. Ada kicauan yang pro terhadap perubahan yang dilakukan, ada juga kicauan yang kontra.

Baca: 4 Poin Perubahan UU ITE Hasil Revisi yang Mulai Berlaku Hari Ini

Per hari ini, revisi UU ITE mulai jalan. Dilarang posting muatan anti-NKRI dan anti-Pancasila. Hasta siempre, Departemen Penerangan!

— zen.rs (@zenrs) November 28, 2016

Tujuh muatan pokok Revisi UU ITE adalah upaya terbaik @kemkominfo bersama pemerintah & @DPR_RI utk jawab galau-gundah-gulana sebagian publik

— Ferdinandus Setu (@Fsetu) November 28, 2016

Mau Demo dihalang2i

Narik uang dr bank ditakut2i Penjara

Berpendapat diancam UU ITE

Situs Berita dibredel

WELCOME TO THE TIRAN !!

— Young Lawyer (@dusrimulya) November 27, 2016

Ketika pemerintah yang pimpin oleh Bapak @jokowi terhormat menyetujui dan menerapkan UU ITE yang direvisi dan represi, apa tujuannya?

— Sigit Pramudito (@vramudito) November 28, 2016

Revisi UU ITE sejatinya telah selesai dibahas dan disetujui oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (27/10/2016). Selanjutnya, 30 hari setelah persetujuan, revisi pun otomatis berlaku menjadi aturan baru. Pemberlakuan ini otomatis terjadi meskipun dalam rentang waktu 30 hari tersebut revisi tidak ditandatangani oleh Presiden.

"Persetujuan DPR dengan Pemerintah untuk RUU ITE sudah dilakukan pada 27 Oktober, 30 harinya berarti hari ini harus sudah dinomori di Sekretariat Negara," kata kata Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE, Henry Subiakto melalui pesan singkat.

Di dalam UU ITE terdapat beberapa perubahan dan penambahan penjelasan mengenai pasal-pasal yang ada. Salah satunya, mengenai pengurangan hukuman penjara dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun.

Hukuman denda berupa uang juga diturunkan. Dari awalnya maksimal Rp 1 miliar, menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancama pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Baca: UU ITE Dipakai Jerat Ahok, Pengamat Sebut Aneh dan Tidak Logis