Teknologi Blockchain dan Potensinya di Sektor Pertahanan

Di era berkembangnya teknologi digital, kedaulatan dalam hal ini tidak hanya perlu dilihat dari segi aspek teritorial saja, tetapi juga pada aspek-aspek lain, yang salah satunya adalah aspek kedaulatan data.

Maraknya aksi peretasan (hacking) dan pembobolan, hingga mengakibatkan bocornya data pribadi serta dijualnya data-data tersebut kepada publik secara luas, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap berjalannya suatu sistem keamanan data.

Di sisi lain, kesalahan dalam memasukkan maupun mengelola data yang dilakukan oleh administrator suatu sistem dapat berakibat fatal dan merugikan masyarakat dalam berbagai aspek.

Pada akhirnya, berbagai fenomena ini membuat kedaulatan data nasional menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita raih.

Mengapa demikian? Salah satu faktor mengapa data sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam kedaulatan nasional adalah akibat disimpannya data-data tersebut dalam sistem yang bersifat tersentralisasi.

Kumpulan berbagai data digital pada umumnya disimpan dalam suatu server, yang ketika server tersebut diakses oleh penyusup, maka data yang ada di dalamnya secara otomatis dapat langsung dicuri apabila sistem keamanannya tidak terjamin.

Di samping itu, operator yang memasukan suatu data dalam server memiliki kerawanan melakukan kesalahan dalam memasukan input data, baik secara sengaja maupun tidak.

Sebagai contoh, ketika teller bank memasukkan data nasabah ke dalam sistem, terdapat potensi salah input data nasabah ketika transaksi sedang berlangsung.

Pada tingkat lebih ekstrem, teller bank tersebut dapat dengan sengaja mengubah data nasabah demi kepentingannya pribadinya.

Salah satu teknologi yang menarik dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah konsep blockchain.

Blockchain adalah suatu jaringan yang memungkinkan transaksi atau penyebaran informasi dilakukan melalui validasi dan distribusi seluruh catatan aktivitas tersebut kepada setiap jaringan komputer (node).

Pada dasarnya, teknologi blockchain dibangun atas dasar prinsip ketidakpercayaan terhadap suatu sistem tersentralisasi, di mana di dalamnya terdapat unsur interaksi antara satu orang dengan orang yang lain.

Dalam suatu transaksi di jaringan bank, misalnya, terdapat potensi kerawanan dalam transaksi karena melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara atau server di dalam transaksi tersebut.

Kerawanan yang timbul terletak pada dapat dipertanyakannya transparansi pihak ketiga tersebut, sebagai penyalur yang membantu berjalannya suatu transaksi.

Bila tidak transparan, maka bisa saja transaksi tersebut dalam diselewengkan oleh pegawai bank, maupun pihak-pihak lain yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tersentralisasi dapat memonopoli informasi, dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada transparansi serta otoritas dari pihak ketiga.

Blockchain memang bukanlah satu-satunya solusi dalam mengatasi permasalahan transparansi keterlibatan pihak ketiga dalam suatu sistem.

Namun hingga saat ini solusi lain sudah terbukti gagal, dan hanya konsep blockchain yang masih bertahan karena adanya mekanisme konsensus seperti Proof-of-Work (PoW), Proof-of-Stake (PoS), dan lain-lain.

Sebagai gambaran, dalam jaringan transaksi bitcoin, PoW merupakan mekanisme validasi terhadap suatu transaksi dalam jaringan blockchain di mana para penambang bitcoin diharuskan memecahkan suatu algoritma yang rumit untuk memastikan blok yang valid dalam suatu jaringan blockchain.

Dengan adanya aktivitas ini, pihak ketiga sebagai otoritas terpusat (misalnya bank), tidak diperlukan pada jaringan blockchain karena verifikasi data transaksi telah dilakukan melalui algoritma ini.

Bahkan, jaringan blockchain memungkinkan pelaku anonim untuk melakukan tugas tersebut dan membuat anggota lain dalam jaringan tersebut saling percaya satu sama lain.

Dalam konteks mata uang kripto ini pula, para penambang juga mendapatkan imbalan berupa beberapa bitcoin atas usahanya dalam menyelesaikan algoritma dalam sistem blockchain tersebut.

Prospek "Blockchain" dalam pertahanan

Saat ini, tanpa adanya blockchain, salah satu masalah utama yang menjadi perhatian dalam sistem pertahanan nasional adalah keamanan data.

Aplikasi blockchain sebagai pendukung keamanan data mulai banyak digunakan oleh berbagai aktor di sektor publik maupun swasta di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan negara-negara Eropa.

Aplikasi ini diketahui juga mulai banyak dikembangkan di Indonesia dalam berbagai sektor, seperti pada sertifikasi produk halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), manajemen rantai pasok hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, sertifikasi tanah di Kementerian ATR/BPN, serta sistem informasi akademik perguruan tinggi.

Lalu, bagaimana prospek aplikasi blockchain dalam sistem pertahanan nasional?

Menurut para peneliti dari IPB dalam bukunya “Blockchain: Teori dan Aplikasinya untuk Bisnis, Agroindustri, dan Pemerintahan”, terdapat beberapa prospek yang dapat dikembangkan bagi pengaplikasian teknologi blockchain di Indonesia, termasuk di bidang pertahanan.

Teknologi blockchain dapat berpotensi membawa perubahan yang signifikan bagi aspek pertahanan, utamanya sebagai jaringan yang terdesentralisasi dengan menggunakan enkripsi yang kuat dan memiliki catatan yang tidak dapat dimanipulasi.

Dalam artikel yang ditulis oleh Wasim Ahmad dkk berjudul “Blockchain for Aerospace and Defense: Opportunities and Open Research Challenges”, setidaknya terdapat empat potensi teknologi blockchain bagi pertahanan dan keamanan nasional.

Pertama, dalam bidang manajemen logistik militer. Dengan menggunakan dukungan teknologi blockchain, informasi tentang suplai logistik militer, peralatan, persenjataan, dan pergerakan personel dapat dicatat secara transparan, terverifikasi, serta akurat.

Teknologi ini dapat membantu mengurangi risiko kehilangan dan penyalahgunaan peralatan militer, serta mempercepat proses pengadaan dan distribusi logistik yang dibutuhkan di medan operasi.

Kedua, dalam manajemen operasi di medan perang. Teknologi blockchain dapat menyediakan mekanisme yang aman dan terdesentralisasi untuk mencatat dan menyimpan informasi tentang keputusan komando pimpinan, posisi pergerakan pasukan, jumlah persenjataan serta logistiknya.

Hal ini dapat mendukung pelaksanaan operasi guna mengamankan dan melacak informasi strategis yang vital di medan tempur.

Melalui teknologi ini, informasi penting dapat dibagikan secara real-time kepada personel yang berwenang, serta memungkinkan koordinasi yang baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat di saat situasi perang.

Ketiga, dalam perlindungan daerah perbatasan. Teknologi blockchain dapat membantu dalam meningkatkan kapabilitas pemantauan perbatasan secara lebih aman dan real-time.

Data yang dapat turut didukung dalam aplikasi blockchain seperti pergerakan personel militer di penjagaan perbatasan, kehadiran petugas keamanan, lalu lintas kendaraan yang melewati perbatasan, serta aktivitas lainnya.

Informasi detail terkait data di perbatasan dapat tersimpan secara desentralisasi guna memastikan integritas serta orisinalitas data.

Selain itu, otoritas yang berwenang juga dapat melakukan pemantauan secara lebih efisien dan transparan, dengan melakukan pelacakan serta verifikasi aktivitas di perbatasan dan mengoordinasikan kepentingannya dengan lembaga-lembaga lain.

Keempat, blockchain juga dapat digunakan sebagai pengaman data dalam operasi yang melibatkan otomatisasi SWARM drone.

Drone yang memiliki kemampuan tempur dapat menggunakan teknologi ini guna mendukung penyimpanan data operasi serta meningkatkan interoperabilitasnya dengan alutsista dan senjata-senjata lainnya.

Hal ini tentunya secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan tempur yang dimiliki drone-drone yang ada.

Selain itu, blockchain juga dapat dimanfaatkan dalam perlindungan data sensitif seperti informasi intelijen serta identitas personel militer, semisal data biometrik, catatan penugasan, kualifikasi dan spesialisasi.

Dalam bidang pertahanan, terdapat potensi yang luas akan pemanfaatan blockchain yang kiranya perlu digali untuk lebih jauh.

Pengamanan jaringan maupun perangkat lunak menjadi hal yang tidak kalah penting, bila dibandingkan dengan perlindungan terhadap perangkat keras persenjataan militer.

Sehingga, teknologi blockchain dapat menjadi alternatif baru, dalam mendukung pertahanan dan kedaulatan data nasional agar lebih komprehensif.