Kampus Inginkan Kontrak Politik

Atribut itu berasal dari calon untuk pemilihan umum (pemilu) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB. Suasana sama juga tampak di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar justru sama sekali tidak terasa di lembaga pencetak intelektual itu. Bagi Aditya Anta (21), mahasiswa ITB asal Bandung, misalnya, pemilu BEM dinilai lebih menarik dibandingkan pilkada Jabar.

”Males ah, hanya janji-janji melulu. Kita tidak dapatkan hal-hal yang riil bagi rakyat,” kata warga Jabar, yang mengaku belum punya gambaran akan memilih pasangan calon gubenur-wakil gubernur mana nanti.

Aditya bisa saja mewakili jutaan pemilih pemula yang tergolong kritis, tetapi riskan apatis dan berpotensi jadi golongan putih (tidak memilih). Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) pada Februari 2008 menunjukkan, potensi golput dalam Pilkada Jabar sekitar 29 persen dari total pemilih terdaftar 27,9 juta jiwa.

Jumlah pemilih pemula yang berusia 17-22 tahun sekitar 9 juta orang. Pada Pemilu 2004, jumlah golput di Jabar mencapai 20 persen. Mereka didominasi kaum berpendidikan tinggi dan pemilih pemula.

Namun, Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid belum yakin potensi golput dalam Pilkada Jabar bakal disumbangkan pemilih pemula, seperti pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Dia malah memprediksikan kelompok golput itu bakal dilakukan masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten atau Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta.

Sebaliknya, mahasiswa mewakili kelompok yang antusias terhadap ajang demokrasi. ”Jika mereka menjadi golput, penyebabnya sosialisasi yang rendah sehingga tidak bisa merespons,” katanya.

Kontrak politik

Sebagai kelompok idealis, mahasiswa memiliki strategi khas memperkuat posisi mereka di kancah pilkada. Dalam dialog publik yang digelar di Kampus Unpad akhir Februari lalu, BEM se-Jabar merumuskan delapan program prioritas di Jabar, antara lain realisasikan pendidikan dasar gratis, pemerintahan yang bersih, dan pemberantasan pungutan liar.

Mahasiswa meminta delapan program prioritas itu ditandatangani ketiga pasang calon kepala daerah Jabar sebagai kontrak politik. Jika kemudian hari tidak ditepati, calon terpilih itu harus mengundurkan diri secara sukarela.