Tanah Merah Daerah Bebas Warga

Sementara itu, hingga kemarin, puluhan warga Tanah Merah masih melanjutkan unjuk rasa menuntut pembentukan RT dan RW serta penerbitan KTP DKI bagi 12.000 warga di depan Kementerian Dalam Negeri. Mereka yang sebagian besar telah tinggal di kawasan itu lebih dari 10 tahun menuntut hak sebagai warga negara.

Camat Koja Dedy Tarmizi yang mengendalikan Kelurahan Tugu Selatan dan Rawa Badak Selatan saat dihubungi terpisah membantah adanya praktik KTP nembak di lingkungan kelurahannya.

”Saya malah baru dengar informasi ini, tapi entah sebelum saya menjadi camat di sini. Yang jelas, sejak saya menjadi camat, Oktober lalu, saya belum pernah mendengar atau menemukan kasus KTP nembak,” ujarnya.

Dedy menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu Muhammad Yudha (31) bahwa sebagian warga Tanah Merah memiliki KTP DKI dengan cara nembak. ”Biaya nembak untuk memperoleh KTP rata-rata Rp 400.000,” ungkap Yudha.

Warga, lanjutnya, melakukan hal itu karena dipaksa sistem agar mendapat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang menjadi hak mereka. (WIN/NEL/ARN)