Smartphone Terbaru Jadi "Ngebut" Masuk Indonesia, Ini Cerita Menkominfo

Kompas.com - 14/03/2018, 13:59 WIB
Menteri Kominfo Rudiantara saat berbicara dalam acara Indonesia LTE Conference 2018 di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Oik Yusuf/KOMPAS.comMenteri Kominfo Rudiantara saat berbicara dalam acara Indonesia LTE Conference 2018 di Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Penulis Oik Yusuf
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum bisa dipasarkan di Indonesia, ponsel harus lebih dulu memperoleh sertifikasi lolos uji Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telematika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Penerbitan sertifikasi ini biasanya bisa memakan waktu hingga dua bulan. Namun, belakangan Kemenkominfo berkomitmen mempersingkat prosesnya hingga hanya dua hari.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap kebijakan tersebut akan membuat ponsel baru bisa lebih cepat dipasarkan di Indonesia, tak lagi tersandung persoalan sertifikasi yang menyita waktu.

Hal ini dipandangnya sesuai dengan peranan baru Kemenkominfo terhadap industri komunikasi, yakni bukan hanya bertindak sebagai regulator, namun juga fasilitator dan akselerator pertumbuhan.

"Kalau smartphone baru meluncur tiap enam bulan sekali, maka sertifikasinya dulu sudah memakan sepertiga waktu itu. Ini dengan dua hari mudah-mudahan bisa lebih cepat masuk Indonesia," kata Rudiantara saat berbicara dalam acara Indonesia LTE Conference 2018 di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Proses sertifikasi bisa dipercepat lantaran vendor tak harus mengajukan perangkatnya untuk diuji di Kemenkominfo. Vendor bisa menggunakan tes report dari pengujian sendiri, atau dari laboratorium lain yang terakreditasi, dengan disertai letter of undertaking.

Surat ini berfungsi sebagai pernyataan vendor yang bersangkutan bahwa perangkatnya telah memenuhi standar internasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemenkominfo beserta Kementerian Perdagangan berencana melakukan pengawasan ke lapangan untuk memastikan ketentuan dan pernyataan sertifikasi benar-benar diikuti oleh vendor yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran, vendor akan diberi sanksi.

"Jadi, beban sertifikasi dialihkan ke vendor. Karena laboratorium mereka juga lebih bagus. Kalau ada tidak sesuai pernyataan di sertifikasi, bakal kena penalti," lanjut Rudiantara.

Baca juga : Apa Itu TKDN, Aturan yang Bikin Ponsel 4G Susah Masuk Indonesia?

Percepatan proses sertifikasi menjadi dua hari ini juga diharapkan bakal menekan angka peredaran ponsel ilegal (black market, BM) yang dijual di Indonesia tanpa mengantongi sertifikat, karena konsumen bisa lekas memperoleh perangkat baru yang resmi di pasaran.

Sertifikasi perangkat bisa diajukan secara online melalui situs Kemenkominfo di alamat https://sertifikasi.postel.go.id/. Ada beberapa persyaratan dokumen yang mesti disiapkan. Selengkapnya bisa dilihat di tautan berikut ini.

Selain sertifikasi Ditjen SDPPI Kemenkominfo, khusus untuk smartphone 4G yang akan dipasarkan di Indonesia, baik lokal maupun impor, harus memiliki sertifikat lolos uji Tingkat Kandungam Dalam Negeri (TKDN), sebesar 30 persen atau lebih.

Baca juga : Apple Akhirnya Bisa Jualan iPhone di Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.