Ponsel 5G Bisa Jadi Korban "Shutdown" Pemerintah AS

Kompas.com - 15/01/2019, 12:25 WIB
Ilustrasi 5G SHUTTERSTOCKIlustrasi 5G

KOMPAS.com - Peluncuran perangkat dengan jaringan internet 5G dan beberapa teknologi lain terancam mundur. Hal ini lantaran pemerintah AS di bawah adminitrasi Presiden Donald Trump, masih menutup layanan pemerintah secara parsial ( shutdown).

Hingga hari ini, Selasa (15/1/2019), penutupan layanan pemerintah telah berlangsung selama 24 hari, terhitung sejak 22 Desember lalu.

Shutdown era Trump ini menjadi yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang pemerintahan Bill Clinton tahun 1995-1996 yang ebrlangsung selama 21 hari.

Akibatnya, banyak banyak layanan yang tersendat, seperti Komisi Komunikasi Federal (FCC), Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), dan lembaga sertifikasi kemanan konsumen lainnya.

Asosiasi industri telekomunikasi (TIA) yang mewakili pembuat perkakas telekomunikasi mengatakan bahwa shutdown memperlambat peluncuran perangkat dengan konektvitas baru yang memnutuhkan sertifikasi dari FCC yang bakal menghambat penyebaran 5G.

Baca juga: Ponsel 5G Samsung Bakal Hadir di AS Pertengahan Tahun Ini

Menurt Cinnamon Rogers, SVP Government Affairs TIA, shutdown kali ini datang disaat yang kurang tepat.

"(Shutdown) datang di saat yang penting bagi AS untuk tetap menjadi pemimpin dalam persaingan 5G di dunia," jelasnya.

Jika para vendor perangkat tidak segera mendapatkan sertifikasi FCC, maka akan timbul dampak buruk dan serius untuk penyebaran perangat dengan koneksivitas 5G serta ekosistem teknologi generasi selanjutnya yang akan didukung 5G.

Setelah shutdown diumumkan, FCC menghentikan sebagian besar operasinya per tanggal 3 Januari 2019. Namun beberapa sektor masih terus berlanjut, seperti pelelangan spektrum 5G yang saat ini sedang berlangsung.

Seperti lembaga pemerintahan lainnya, FCC juga merumahkan 80 pegawainya dan menutup beberapa database yang digunakan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang untuk bekerja dengan para pengembang produk dan laboratorium.

FCC menjadi lembaga yang krusial untuk peluncuran produk telekomunikasi. Semua perangkat yang memancarkan energi radio frekuensi harus mendapat sertifikasi dari FCC untuk memastikan energi tersebut aman untuk manusia.

Hampir sebagian besar uji coba dilakukan di perusahaan outsourcing resmi dari FCC atau lembaga sertifikasi telekomunikasi (TCB). Untuk kebanyakan produk, FCC harus memberikan keputusan final.

Terancam Tidak Bisa Menjual Produk

Ketika FCC mengumukan rencana shutdown, hal itu mengisyaratkan bahwa perusahaan pihak ketiga tidak bisa mengajukan aplikasi untuk mengklaim peralatan atau mengeluarkan hibah untuk sertifikasi, karena akses terbatas ke database.

"Beberapa produk yang memiliki transmitter di dalamnya belum disertifikasi sampai shutdown berakhir," jelas Ron Quirk, pengacara dari firma hukum telekomunikasi Marashlian & Donahue PLLC.

Serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis (10/1/2019), menuntut pemerintah segera mengakhiri shutdown.AFP / NICHOLAS KAMM Serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan Gedung Putih, Washington DC, pada Kamis (10/1/2019), menuntut pemerintah segera mengakhiri shutdown.
"Dan jika tidak segera disertifkasi oleh FCC, manufaktur dan pemasok peralatan telekomunikasi tidak bisa menjual bahkan memasarkannya di AS," imbuhnya.

Produk yang dimaksud beragam, mulai dari ponsel, tablet, WiFi, router, dan gadget IoT. Tak hanya perangkat bersertifikasi FCC saja yang terkendala, shutdown juga memengaruhi perangkat elektronik medis yang membutuhkan persetujuan dari FDA.

Beberapa di antaranya adalah produk yang dipamerkan di CES 2019 kemarin seperti sonogram, arloji pintar, atau rompi yang bisa memberikan peringatan bagi pasien jika mengalami gagal jantung.

Namun, FDA memiliki kebijakan yang ebrbeda dengan FCC, mengannggapi periode shutdown kali ini. FDA memutuskan untuk melanjutkan proses pengajuan yang dikirim sebelum shutdown berlangsung. Tapi untuk pengajuan setelah shutdown diumumkan, tidak akan diproses.

Sehingga, tumpukan pengajuan yang dianggurkan selama shutdown, akan menjadi masalah baru setelah shutdown resmi dibuka nantinya. Dirangkum KompasTekno dari Cnet, Senin (14/1/2019), belum diketahui berapa jumlah produk teknologi yang terdampak keputusan politis ini.

Sebab, cukup sulit mengetahui perusahaan atau perangkat apa saja yang sedang dalam proses persetujuan saat shutdown dimulai. FDA dan FCC belum memberikan komentar terkait hal itu.

Diprediksi, untuk perangat IoT sendiri jumlahnya bisa mencapai ribuan yang sedang menunggu persetujuan dari FCC. Jumlah itu ditaksir dari perkiraan jumlah perangkat yang akan membanjiri pasar elektronik beberapa tahun ke depan. Firma riset Gartner memprediksi akan ada 20,4 juta perangkat hingga tahun 2020.

Startup Paling Menderita

Beberapa ahli mengatakan bahwa dibanding perusahaan besar, perusahaan rintisan atau stratup justru mengalami penderitaan yang lebih parah sepanjang shutdown.

"Stratup-startup tersebut fokus untuk menjadi startup unicorn dengan satu atau dua produk inovatif yang akan paling terdampak," jelas Marc Martin, mitra dari firma hukum Perkins Coie LLP yang mengepalai firma kelompok industri komunikasi.

"Mereka tidak memiliki banyak produk di pasaran yang bisa membuat mereka terus berjalan," imbuhnya.

Baca juga: ZTE Bersiap Rilis Ponsel 5G di Pertengahan 2019

Sementara perusahaan besar semacam Apple, Samsung, dan Sony tidak akan senang dengan adanya shutdown yang tak berkesudahan ini. Seperti yang dikatakan, hal itu akan berdampak pada jadwal peluncuran produk mereka untuk beberpa pekan bahkan bisa jadi bulanan.

"Namun hal itu tidak akan menurunkan bisnis mereka" ujar Martin.

Meski begitu, Martin dan Quirk mengatakan bahwa klien mereka belum terlalu panik, karena shutdown terjadi di masa liburan. Tapi tetap saja, para vendor merasa khawatir jika penutupan ini akan berlarut-larut.

"Jika shutdown berlangsung beberapa minggu, semua orang bisa menunda beberapa rencana. Tapi jika berlangsung selama satu atau dua bulan lagi, saya akan mendapat amukan masa," jelas Martin.



Sumber CNET
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X