Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar IT Komentari Anggaran Komputer "Mainframe" Rp 128 Miliar BPRD DKI

Kompas.com - 10/12/2019, 15:03 WIB
Yudha Pratomo,
Reska K. Nistanto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengajukan pengadaan satu unit komputer mainframe beserta perangkatnya seharga Rp 128 miliar.

Pengajuan itu pun kemudian ramai diperbincangkan oleh publik karena harga tersebut dianggap terlalu mahal untuk satu buah perangkat komputer.

Ketua BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan komputer tersebut akan digunakan untuk meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.

Baca juga: Apa Itu Komputer Mainframe yang Ingin Dibeli BPRD DKI?

Selain itu, pengadaan komputer mainframe itu pun bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah.

Pasalnya, dengan sistem dalam komuputer manframe ini BPRD DKI akan dapat mengetahui angka nyata dari penerimaan pajak.

"Kami bisa melakukan manajemen risiko dalam rangka untuk menekan kebocoran pajak," ucap Faisal.

Overkill

Menanggapi hal tersebut, pakar IT dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai bahwa secara teori komputer mainframe memang cocok untuk mengelola data input dan output.

Namun menurutnya harus diperhatikan juga berapa banyak data yang akan dikelola. Alfons mengatakan jika data yang dikelola hanya untuk analisa kebutuhan pajak, penggunaan komputer mainframe tersebut berlebihan.

"Kalau bank besar seperti BCA, Mandiri dan BRI itu pakai mainframe wajar, karena transaksinya sangat besar dan membutuhkan kemampuan proses data yang sangat time sensitive. Kalau untuk analisa kebutuhan pajak sih rasanya overkill yah," kata Alfons Senin (9/12/2019).

Baca juga: Ini Spesifikasi Komputer IBM ZR1 Rp 66 Miliar yang Dilirik BPRD DKI

Selain itu, menurut Alfons, saat ini tren di dunia teknologi secara perlahan sudah meninggalkan solusi mainframe yang dianggap terlalu banyak memakan anggaran. Solusi mainframe ini pun dianggap terlalu bergantung kepada vendor penyedia.

"Beralih ke solusi yang lebih efisien, spesialis datanya lebih banyak tersedia, tidak kalah canggih dan jauh lebih murah," ungkap Alfons.

"Kalau pakai sistem non-mainframe seperti Hadoop lebih banyak ahlinya dan lebih murah secara cost. Spesialisnya lebih banyak dan ketergantungan terhadap vendor jauh lebih rendah," lanjutnya.

Senada dengan Alfons, pakar IT Ruby Alamsyah mengatakan bahwa komputer mainframe yang diajukan BPRD DKI Jakarta memiliki spesifikasi yang terlalu tinggi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com