Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indosat Dukung Pemerintah Evaluasi Prosedur Ganti SIM Card

Kompas.com - 22/01/2020, 20:29 WIB
Wahyunanda Kusuma Pertiwi,
Reska K. Nistanto

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Operator seluler Indosat Ooredoo masih menjadi sorotan setelah kasus pencurian kartu SIM milik Ilham Bintang. Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah memanggil Indosat.

"Kemarin kami sudah rapat dan sudah memanggil Indosat, hasilnya bahwa ada SOP (standar operasional prosedur) yang terlewatkan," ungkap Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat ditemui KompasTekno beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kasus Ilham Bintang, Kominfo: Indosat Tak Ikuti SOP

Secara tersirat, Indosat tidak menyangkal keteledoran tersebut. Mereka juga menyatakan dukungan pemerintah untuk melakukan evaluasi SOP untuk melindungi data pelanggan.

"Indosat Ooredoo akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan standar perlindungan tertinggi terhadap data dan privasi pelanggan kami," jelas SVP-Head Corporate Communication Indosat Ooredoo, Turina Farouk, dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Rabu (22/1/2020) malam.

Baca juga: Begini Formulir yang Diisi Pencuri SIM Card Indosat Ilham Bintang

Pihaknya juga mendorong pelaggan agar lebih berhati-hati untuk melindungi data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak berhak.

Namun, Indosat masih belum menjelaskan apa saja proses verifikasi dan vallidasi yang tidak dipatuhi salah satu pegawai gerai Indosat. Kominfo sendiri belum bisa memastikan apakah akan ada sanksi yang diberikan untuk Indosat atau tidak.

"Yang jelas operator itu di bawah Kominfo, artinya teguran-teguran itu pasti akan kami lakukan," kata Ferdinandus.

Saat ini, kasus ini masih diproses secara hukum. Ilham Bintang telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Januari 2020.

Baca juga: Pelajaran dari Pencurian SIM Card Indosat Ilham Bintang, Jangan Andalkan SMS

Ferdinandus mengatakan, Kominfo akan memberikan dukungan apabila Polda Metro Jaya ingin meminta keterangan dari ahli.

"Tapi, sekarang sudah masuk kasus hukum. Artinya, kami akan membantu jika Polda Metro membutuhkan keterangan dari ahli. Pasti kami dukung kasus ini untuk diungkap, yang artinya dalam sebatas pendampingan," jelas Ferdinandus.

Baca juga: Prosedur Ganti SIM Card Akan Dikaji Ulang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com