Indosat Dukung Pemerintah Evaluasi Prosedur Ganti SIM Card

Kompas.com - 22/01/2020, 20:29 WIB
Ilustrasi Gerai Indosat. TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWANIlustrasi Gerai Indosat.

KOMPAS.com - Operator seluler Indosat Ooredoo masih menjadi sorotan setelah kasus pencurian kartu SIM milik Ilham Bintang. Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah memanggil Indosat.

"Kemarin kami sudah rapat dan sudah memanggil Indosat, hasilnya bahwa ada SOP (standar operasional prosedur) yang terlewatkan," ungkap Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, saat ditemui KompasTekno beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kasus Ilham Bintang, Kominfo: Indosat Tak Ikuti SOP

Secara tersirat, Indosat tidak menyangkal keteledoran tersebut. Mereka juga menyatakan dukungan pemerintah untuk melakukan evaluasi SOP untuk melindungi data pelanggan.

"Indosat Ooredoo akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan standar perlindungan tertinggi terhadap data dan privasi pelanggan kami," jelas SVP-Head Corporate Communication Indosat Ooredoo, Turina Farouk, dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Rabu (22/1/2020) malam.

Baca juga: Begini Formulir yang Diisi Pencuri SIM Card Indosat Ilham Bintang

Pihaknya juga mendorong pelaggan agar lebih berhati-hati untuk melindungi data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tak berhak.

Namun, Indosat masih belum menjelaskan apa saja proses verifikasi dan vallidasi yang tidak dipatuhi salah satu pegawai gerai Indosat. Kominfo sendiri belum bisa memastikan apakah akan ada sanksi yang diberikan untuk Indosat atau tidak.

"Yang jelas operator itu di bawah Kominfo, artinya teguran-teguran itu pasti akan kami lakukan," kata Ferdinandus.

Saat ini, kasus ini masih diproses secara hukum. Ilham Bintang telah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Januari 2020.

Baca juga: Pelajaran dari Pencurian SIM Card Indosat Ilham Bintang, Jangan Andalkan SMS

Ferdinandus mengatakan, Kominfo akan memberikan dukungan apabila Polda Metro Jaya ingin meminta keterangan dari ahli.

"Tapi, sekarang sudah masuk kasus hukum. Artinya, kami akan membantu jika Polda Metro membutuhkan keterangan dari ahli. Pasti kami dukung kasus ini untuk diungkap, yang artinya dalam sebatas pendampingan," jelas Ferdinandus.

Baca juga: Prosedur Ganti SIM Card Akan Dikaji Ulang

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X