8 Kemajuan yang Diharapkan Menkominfo Setelah UU PDP Disahkan

KOMPAS.com - Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi disahkan DPR RI hari ini, Selasa (20/9/2022).

Menteri Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Johnny G. Plate menyebut pengesahaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hari ini menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia.

"Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hari ini juga menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di indonesia, khususnya di ranah digital," kata Johnny di atas mimbar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di ruang rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

Johnny mengatakan setidaknya ada delapan kemajuan di berbagai sektor (seperti hukum, ekonomi, budaya, dll), yang diharapkan terwujud dengan kelahiran UU PDP. Apa saja?

1. Sektor pemerintahan

Johnny mengatakan, dari sisi kenegaraan dan pemeritahan, UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negaranya.

UU PDP hadir untuk perlindungan data pribadi masyarakat, khususnya di ranah digital.

"Lebih dari itu UU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah/negara, dalam mengawasi kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik/privat," kata Johnny.

2. Sektor hukum

Dari sisi hukum, kata Johnny, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat dimaknai sebagai kehadiran payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan.

"UU PDP juga mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum," kata Menkominfo.

Baca juga: UU PDP Disahkan, Menkominfo: Ini Momentum Bersejarah

3. Bidang tata kelola pemrosesan data pribadi

Johnny mengungkapkan, kehadiran UU PDP diharapkan akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik di sektor pemerintahan maupun privat/swasta, yang ada di Indonesia.

Pengendali data pribadi diharapkan menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi yang diatur dalam undang-undang yang memiliki 16 Bab dan 76 pasal itu.

"Serta melaksanan keseluruhan kewajiban data pribadi termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas," imbuh Johnny.

4. Aspek ekonomi dan bisnis

Dari sisi ekonomi dan bisnis, menurut Johnny, pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban perlindungan data pribadi dalam UU PDP tidak dipandang sebagai perubahan, melainkan dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntuntan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai.

"Pada akhirnya, (diharapkan) akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global," kata Johnny.

Baca juga: Menkominfo: Pelanggar UU PDP Bisa Terancam Hukuman Pidana dan Denda Mulai Rp 4 Miliar

5. Aspek pengembangan teknologi

Johnny menyebutkan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan akan mengedepankan penggunaan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru. Sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia.