Urgensi UU AI bagi Indonesia dan Pasal-pasal yang Perlu Diatur

PARA Pemimpin negara G20 dalam "Leaders Declaration New Delhi, India, 9-10 September 2023", memberikan perhatian khusus tentang AI dengan mengedepankan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab untuk kebaikan bagi semua.

Deklarasi menekankan perlunya kerja sama internasional dalam pendekatan penggunaan AI untuk mendukung solusi ekonomi digital.

Deklarasi juga secara eksplisit menekankan pentingnya pendekatan regulasi dan tata kelola yang pro-inovasi, memaksimalkan manfaat, dengan tetap memperhitungkan risiko dalam penggunaan AI.

Perhatian para pemimpin negara G20 juga sejalan dengan kondisi terkini AI. Saat ini di satu sisi AI berkembang pesat, terus berubah, dan diimplementasikan. Sementara di sisi lain adanya kondisi ketiadaan regulasi tentang AI.

Regulasi AI memang harus memenuhi beberapa unsur. Pertama hukum harus menjadi akselerator perkembangan AI yang demikian pesat dan mendorong pemanfaatan AI secara optimal.

Kedua, AI perlu terus dikembangkan tanpa harus mendisrupsi hakikat dan keberadaan manusia dengan minimalisasi dampaknya.

Ketiga, AI sebagai teknologi, harus diabdikan sebesar-besarnya manfaat untuk manusia dan peradabannya serta bukan mendisrupsi eksistensi manusia.

AI secara optimal dapat difungsikan untuk layanan publik, layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi yang lebih baik, lebih aman dan bersih.

AI juga dapat difungsikan untuk industri manufaktur yang lebih efisien, pengelolaan dan pemanfaatan energi lebih murah dan berkelanjutan, peningkatan ekonomi digital, dengan tetap berpusat pada peran manusia.

Regulasi juga harus diarahkan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan negara, dan kesejahteraan seluruh warganya.

Menghadapi perkembangan AI yang amat pesat ini, perlu dipahami bahwa untuk menetapkan ruang lingkup regulasi AI, kita perlu melakukan kajian dan komparasi dengan berbagai best practices dan regulasi negara lain yang terdepan di bidang AI.

Pasal RUU

Regulasi dan praktik Uni Eropa, serta pendekatan framework yang dibuat AS dapat dijadikan sebagai benchmark. Mengingat Uni Eropa adalah negara terdepan yang meregulasi AI dan AS adalah negara gudangnya inovasi dan pengembangan AI.

Lalu pasal-pasal apa saja yang perlu dibuat sebagai materi muatan UU Al?

Menelaah UU AI Uni Eropa, AI diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko sebagai berikut:

Pertama, AI dengan tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable). Adalah sistem yang dianggap sebagai ancaman bagi manusia dan harus dilarang.