Izin Frekuensi 4G Bolt Terancam Dicabut, Ini Alasannya

Izin penggunaan frekuensi di spektrum 2,3 GHz yang digunakan Bolt untuk menggelar 4G LTE besutannya terancam dicabut oleh pemerintah.

Hal ini dikemukakan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara. Menurut Rudiantara, Kominfo telah melakukan evaluasi terkait kinerja dan kewajiban operator broadband di Indonesia secara berkala.

Dari hasil evaluasi inilah pemerintah menyatakan akan bertindak tegas pada PT First Media Tbk. dan PT Internux selaku penyelenggara layanan internet Broadband Wireless Access (BWA) bermerek Bolt. Apa alasannya?

Dari evaluasi tersebut diketahui kedua pihak memiliki utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi pada pemerintah yang harus segera dilunasi sebelum tenggal tanggal 17 November 2018.

Tunggakan tersebut mencapai angka keseluruhan sebesar Rp 708,41 miliar dengan rincian Internux sebesar Rp 343,57 miliar dan First Media sebesar Rp 364,84 miliar selama 2016 sampai 2017

Jika utang BHP ini tidak dilunasi, maka izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz PT First Media Tbk. dan PT Internux (Bolt) akan dicabut. Akibatnya, pelanggan Bolt bisa kehilangan layanan.

"Ini menggunakan frekuensi 2,3 GHz, bukan berkaitan dengan izin operasi, tapi izin frekuensi, kalau tidak ada settlement sampai 17 November, bisa dicabut izin penggunaan frekuensi," kata Rudiantara saat ditemui di kantor XL Axiata, Jakarta, Selasa (13/11/2018) kemarin.

Kendati demikian, Rudiantara menegaskan bahwa pencabutan ini hanya sebatas izin frekuensi saja, bukan izin operasi. Jika pencabutan tersebut berpengaruh pada layanan ke pelanggan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Rabu (14/11/2018), PT First Media Tbk sendiri kini memiliki izin untuk penggunaan frekuensi 2,3 GHz di Zona 1 dan 4 yang meliputi daerah Sumatera bagian utara, Jabodetabek, dan Banten.

Sementara untuk PT Internux hanya mengantongi izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz untuk Zona 4 yaitu wilayah Jabodetabek dan Banten. Izin frekuensi yang dimiliki Internux diberikan pemerintah sejak 2009 dan akan berakhir 2019.

Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT First Media dan PT Internux akan dilakukan setelah keduanya tiga kali diberikan surat peringatan dan tidak melunasi BHP tahunan serta dendanya sampai bulan ke 24 sejak tanggal jatuh tempo BHP Frekuensi Radio terutang.

"Atau selambat-lambatnya pada 17 November 2018," ungkap Plt. Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu lewat keterangan resminya.