Kompas.com - 04/08/2017, 15:57 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara saat pembukaan Festival Fotografi Kompas bertema Unpublished di Bentara Budaya Jakarta, Senin (6/2/2017). Festival fotografi ini menampilkan pameran 100 foto dari fotografer Kompas, diskusi foto dan workshop yang berlangsung hingga 12 Februari 2017  mendatang. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara saat pembukaan Festival Fotografi Kompas bertema Unpublished di Bentara Budaya Jakarta, Senin (6/2/2017). Festival fotografi ini menampilkan pameran 100 foto dari fotografer Kompas, diskusi foto dan workshop yang berlangsung hingga 12 Februari 2017 mendatang.
|
EditorReza Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan konsultasi publik untuk membahas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai penyedia layanan over-the-top (OTT), akan dilakukan pada Senin (7/8/2017).

“Proses konsultasi publik rencananya akan dimulai pada Senin depan dan akan terus kami lakukan. Kami juga lakukan khusus dengan OTT atau dengan media sosial, karena platform mereka kan internasional,” terangnya saat bincang dengan awak media, di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (4/8/2017).

“Saya berharap, pada 2017 ini juga akan keluar Peraturan Menteri soal OTT,” imbuhnya.

Peraturan Menteri (Permen) untuk OOT tersebut nantinya akan mengatur pengoperasian para perusahaan penyedia layanan internet asing, seperti Facebook, Google, Twitter, dan lainnya.

RPM OTT sebenarnya sudah selesai uji publik sejak Mei 2016 lalu. Namun, menurut Menkominfo, diperlukan konsultasi publik baru karena saat ini pemerintah juga telah membuat penyesuaian atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang baru.

Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangarepan, mengatakan bahwa KBLI yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah diperbarui untuk mencakup klasifikasi bisnis OTT dan media sosial.

“Dengan adanya KBLI baru itu, maka tidak usah lagi membahas soal badan usaha tetap (BUT). Karena (KBLI) itu berarti mereka (penyedia layanan OTT dan media sosial) sudah ada di sini, mereka nanti harus mengubah model bisnisnya,” terang Rudiantara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Nah, ini semua kan perlu transisi. Mereka sekarang perusahaan nasional, nanti akan ada level playing field dengan penyelenggara nasional,” imbuhnya.

Sebelumnya, RPM OTT merupakan regulasi yang bakal mewajibkan penyedia layanan OTT memiliki BUT di Indonesia. Hal ini terkait dengan pajak yang mesti mereka bayarkan kepada negara. Selain itu, ada juga bahasan mengenai perlunya sensor terhadap berbagai konten negatif yang bertebaran dalam sejumlah layanan.

Baca: Google, Facebook, dan OTT Asing Gondol Rp 14 Triliun Keluar Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.