Kompas.com - 20/08/2019, 15:03 WIB
|
Editor Oik Yusuf

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sedang berada dalam tahap perancangan. Regulasi ini ditargetkan akan rampung sebelum Oktober mendatang.

Sesuai dengan namanya, Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi data pribadi milik pengguna internet di Indonesia. UU PDP diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi yang marak dilakukan di dunia maya oleh perusahaan teknologi.

Baca juga: Google Sebut UU Perlindungan Data Pribadi Bisa Menyusahkan Startup

Sebagai perusahaan yang memanfaatkan data pengguna, Google juga turut memberi masukan kepada pemerintah agar UU PDP ini menjadi tepat guna di Indonesia. Menurut Putri Alam, Head of Policy Google Indonesia, ada beberapa hal yang sebaiknya dipenuhi.

Pertama menurut Putri, regulasi harus bisa membuat perusahaan bertindak transparan atas penggunaan data pengguna. Regulasi yang disusun harus bisa membuat perusahaan terbuka kepada pengguna mengenai bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data.

Putri Alam, Head of Public Policy Google Indonesia, di sela-sela acara Jagaprivasimu di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). 
KOMPAS.com/ GITO YUDHA PRATOMO Putri Alam, Head of Public Policy Google Indonesia, di sela-sela acara Jagaprivasimu di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). 
"Kedua, harus bisa membuat perusahaan menggunakan data pengguna secara terbatas. Kalau memang datanya tidak dibutuhkan, kenapa harus diminta?" kata Putri.

Baca juga: Orang Indonesia Dianggap Belum Sadar Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kemudian, Putri juga mengingatkan agar regulasi tersebut bisa membuat perusahaan bertanggung jawab akan penggunaan data. Jangan sampai ada data yang tercecer dan kemudian disalahgunakan.

"Buat juga pengaturan data atau pengontrolan data pengguna sesimpel mungkin," lanjut Putri.

Terakhir, ia juga menekankan bahwa aturan tersebut harus menekankan keamanan data. Perusahaan harus mampu melindungi data dari tangan-tangan jahil yang ingin menyalahgunakan data pengguna.

Baca juga: Jual Beli Data Pribadi Marak, Ini 8 Tips untuk Melindungi Data Anda

"Jadi, keamanan itu harus menjadi syarat utama dalam membuat produk," katanya.

Menurut Putri, poin-poin di atas sudah disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan terhadap RUU PDP.

Google memberi masukan tersebut dengan harapan agar regulasi yang disahkan nantinya akan menjadi peraturan yang tepat dan dapat melindungi data pengguna.

"Kami selalu bekerja sama dengan semua pihak lewat asosiasi dan tentunya Kemenkominfo juga sering mengadakan diskusi dan mengundang kami. Poin di atas sudah kami masukkan juga," kata Putri.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.