10 Rekomendasi ATSI soal Blokir Ponsel BM dengan IMEI

Kompas.com - 24/09/2019, 21:01 WIB
Kiri-kanan: Ririek Adriansyah, Ketum ATSI; Merza Fachys Waketum ATSI; dan Marwan O Baasir, Sekjen ATSI
di acara jumpa media di Jakarta, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma PertiwiKiri-kanan: Ririek Adriansyah, Ketum ATSI; Merza Fachys Waketum ATSI; dan Marwan O Baasir, Sekjen ATSI di acara jumpa media di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

"Maka operator seluler akan mendapatkan data IMEI legal dari Kominfo dan sistem pengendali alat dan/atau perangkat yang menggunakan IMEI," tulis ATSI dalam keterangan resminya.

4. ATSI juga mengusulkan agar SIBINA dibangun secara redundancy untuk sistem proteksi, sehingga dapat mengatasi potensi Single Point Of Failure (SPOF).

5. Pemerintah juga diminta agar pemerintah bisa menjamin hak pengguna untuk menggunakan operator seluler pilihannya. Artinya, ATSI meminta pemerintah agar SIBINA hanya membutuhkan nomor IMEI saja untuk sinkronisasi data.

Usulan ini merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Seluler pada Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang menyebut bahwa SIBINA mengambil sejumlah data lain diluar nomor IMEI.

Baca juga: Ini Dia, Isi Lengkap Rencana Aturan Blokir Ponsel BM

Data tersebut meliputi IMSI (International Mobile Subscriber Identity), MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number), Radio Access Technology (RAT) dan tanggal ketersambungan dengan RAT.

6. Pemerintah juga diminta untuk tidak memberlakukan aturan IMEI ini bagi Inbound Roamer atau turis asing yang membawa perangkat pribadinya masuk ke Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

7. Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, operator seluler akan memproses pelaporan perangkat seluler yang hilang atau dicuri sehingga tidak disalahgunakan oleh pengguna lain, dan data tersebut akan diteruskan ke sistem pengendali.

8. ATSI mengusulkan agar pemerintah melakukan kesepakatan kerja sama dengan GSMA terkait dengan alokasi IMEI dengan Type Allocation Code (TAC) Indonesia, atau yang merepresentasikan IMEI nasional sebagai identitas semua perangkat seluler baru, yang membedakan dengan IMEI perangkat eksisting.

9. ATSI juga mengusulkan adanya layanan pelanggan khusus untuk pelaporan seputar IMEI, karena hal tersebut bukan tugas pokok dan fungsi dari operator seluler.

"Perlu ada call center untuk tempat komplain yang mestinya dikelola pemerintah, bisa Kominfo bisa Kemenperin," ujar Merza Fachys, Wakil Ketua Umum ATSI di kesempatan yang sama.

10. Terakhir, ATSI mengusulkan kepada pemerintah agar peraturan menteri segera ditandatangani dimana peraturan menteri tersebut hanya berupa payung hukum dan tidak mengatur hal tekhnis.

Ririek mengatakan, pengaturan detail teknis tentang sistem dan pengendalian perangkat berbasis IMEI diatur lebih lanjut dalam peraturan dirjen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.