Blokir Ditangguhkan, TikTok Tetap Bisa Beroperasi di AS

KOMPAS.com - Nasib bisnis TikTok di Amerika Serikat (AS) akhirnya menjumpai titik terang, setelah digantung, apakah jadi diblokir atau tidak oleh pemerintahan Trump.

Departemen Perdagangan AS mengabulkan perintah awal pengadilan (preliminary injunction) pada Kamis (12/11/2020) untuk membolehkan TikTok tetap beroperasi di AS.

Tidak disebutkan secara spesifik sampai kapan penangguhan pemblokiran TikTok di AS. Namun, pengadilan masih menunggu perkembangan hukum lebih lanjut.

Baca juga: TikTok Bingung, Jadi Diblokir Apa Tidak di AS

Akan tetapi, yang jelas, warga AS saat ini masih bisa mengunduh dan menggunakan aplikasi TikTok dengan bebas. TikTok sendiri memiliki sekitar 100 juta pengguna di AS, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari BBC News, Jumat (13/11/2020).

Sebelumnya, nasib TikTok sempat terkatung-katung, apakah jadi diblokir atau tidak oleh pemerintahan Trump.

Trump diketahui memberi waktu kepada ByteDance (induk TikTok) untuk menyerahkan bisnis TikTok kepada perusahaan AS, tenggatnya adalah 12 November 2020. Namun, mendekati deadline, finalisasi pembelian bisnis TikTok di AS oleh Oracle belum juga selesai.

Bisnis TikTok di AS memang bakal diserahkan kepada Oracle, sesuai kesepakatan pada Agustus 2020. Pemerintahan Trump juga telah menyetujui pembelian bisnis TikTok oleh Oracle pada September 2020.

Oracle adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak (software) yang berbasis di Silicon Valley, AS.

Baca juga: Daftar Paket Internet TikTok dari Telkomsel, Mulai Rp 4.000

Alasan pengambilalihan bisnis oleh perusahaan AS ini dilatarbelakangi oleh tudingan ancaman keamanan nasional yang sering digaungkan pemerintahan Trump.

Dengan memaksa TikTok dimiliki oleh perusahaan asal AS, maka operasionalnya bisa terpantau dan tidak bisa dimata-matai oleh China.

Nantinya, kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak merujuk pada hasil tinjauan dari Komite Investasi Asing Amerika Serikat (CFIUS).

CFIUS adalah sebuah lembaga AS yang bertanggung jawab untuk meninjau sekaligus menyelidiki beragam kesepakatan soal investasi asing di AS yang dapat memengaruhi keamanan nasional negara tersebut.