Moch S. Hendrowijono
Pengamat Telekomunikasi

Mantan wartawan Kompas yang mengikuti perkembangan dunia transportasi dan telekomunikasi.

kolom

Sharing Lebih Nyaman Dibanding Merger

Kompas.com - 22/11/2021, 12:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tidak memadai

Kedua operator galau walaupun pemerintah secara pinsip setuju, frasa “evaluasi” adalah kata usang yang sangat mencemaskan, bagaikan hantu di siang bolong. Awalnya kedua operator percaya pada penerapan UU Cipta Kerja, tetapi buyar ketika mereka dipanggil beberapa hari sebelum pengumuman pemerintah.

Menurut seorang petinggi ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telepon Seluler) dalam pertemuan itu pemerintah menyebut akan mengambil 2X10 MHz di spektrum 2100 Mhz. Terjadi tawar menawar, akhirnya disepakati “hanya” akan diambil 2X5 MHz.

Seorang petinggi salah satu operator yang merger menyampaikan bagaimana kesalnya mereka, juga induk perusahaan mereka atas keputusan pemerintah tadi.

“Upaya kami memenuhi himbauan pemerintah agar industri telekomunikasi konsolidasi, tidak ditanggapi secara memadai. Mestinya kami diberi tahu sebelum kesepakatan merger terjadi,” katanya.

Nasi sudah menjadi bubur, mereka tidak bisa mundur, merger harus maju teratur. Walaupun, kegalauan bertambah dari sisi Indosat Ooredoo karena anak perusahaannya, IM2, harus membayar denda pidana sebesar Rp 1,3 triliun, sesuai keputusan MA 10 Juli 2014 buntut dari perkara aneh yang diwarnai arogansi pemegang kuasa.

Bagaimanapun, sebagai perusahaan terbuka, RUPS harus tetap dilakukan untuk memberi laporan ke publik, soal kepemilikan saham dan masalah-masalah yang beturutan terkait merger. Tri tidak wajib karena bukan perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek.

Dua pengalaman pahit, kasus XL Axiata – Axis dan Indosat – Tri makin menyuramkan pandangan investor terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Bahkan, niat yang kabarnya sudah mengerucut akan mergernya XL Axiata dan Smartfren, tiba-tiba saja pupus.

“Jebakan batman”

Saran satu praktisi seluler, operator tidak usah M&A, cukup saling kerja sama, sharing infrastruktur. Diatur UU Cipta Kerja, pasal 50 PP (Peraturan Pemerintah) No 46 tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar), juga Peraturan Menteri (PM) Kominfo No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.