Kompas.com - 19/07/2022, 19:00 WIB

Adapun, kata Semmy, konten yang dianggap "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum" adalah konten yang melanggar hukum, menghebohkan, dan menimbulkan kontradiktif di masyarakat.

Semmy mencontohkan, konten yang termasuk "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum" adalah seperti konten ujaran kebencian yang diunggah Saifuddin Ibrahim lewat kanal YouTube-nya.

"Salah satu cara untuk meredam adalah melakukan pemblokiran. Kemarin, kami sampai harus berhubungan dengan Google untuk memastikan (konten ujaran kebencian yang diunggah Saifuddin Ibrahim) tidak bisa diakses dari Indonesia," kata Semmy.

Pasal 36

Pasal ini berisi lima ayat. Salah satu ayatnya berbunyi, "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat".

Pasal 36 ini dinilai bermasalah karena nantinya, memungkinkan aparat penegak hukum untuk meminta konten komunikasi dan data pribadi pengguna dari platform atau PSE. Data pengguna yang diminta ini disebut berpotensi disalahgunakan. 

Terkait masalah ini, Semmy mengatakan bahwa mekanisme permintaan data untuk penegakan hukum tidak hanya ada di Indonesia, namun di semua negara. Menurut dia, regulasi ini dibutuhkan untuk mencegah kejahatan sistematis dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

"Bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri? Seperti kasus Binomo dan robot trading DNR Pro, misalnya. Aparat harus bisa masuk ke sistemnya karena mereka secara sistem melakukan kejahatan," kata Semmy.

Ia pun memberi contoh skenario kasus lainnya. Misalnya, ada aplikasi fintech melakukan kejahatan dengan menilap uang pengguna/nasabah. Di sinilah, aturan ini dapat diaplikasikan.

"Aturan ini menargetkan orang-orang yang punya niatan jahat, seperti sistem PSE yang memang nakal," kata Semmy.

"Nah kalau sampai skenario itu terjadi (tapi tidak ada aturan seperti Pasal 36), masyarakat dirugikan karena kami enggak boleh ngapa-ngapain. Kami nggak boleh masuk ke sistem," lanjut dia.

Baca juga: Kewajiban PSE Daftar ke Kominfo untuk Pendataan, Bukan Pengendalian

Semmy juga menegaskan, permintaan data kepada PSE ini juga hanya bakal dilakukan bila ada kasus kejahatan saja.

"Tidak bisa tiba-tiba (minta akses data pengguna) bila tidak ada kasusnya. Harus ada kasus kejahatannya," pungkas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.