Kominfo Tanggapi Pasal Karet di Aturan yang Wajibkan Google dkk Daftar PSE

Pasal 36

Pasal ini berisi lima ayat. Salah satu ayatnya berbunyi, "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat".

Pasal 36 ini dinilai bermasalah karena nantinya, memungkinkan aparat penegak hukum untuk meminta konten komunikasi dan data pribadi pengguna dari platform atau PSE. Data pengguna yang diminta ini disebut berpotensi disalahgunakan. 

Terkait masalah ini, Semmy mengatakan bahwa mekanisme permintaan data untuk penegakan hukum tidak hanya ada di Indonesia, namun di semua negara. Menurut dia, regulasi ini dibutuhkan untuk mencegah kejahatan sistematis dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

"Bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri? Seperti kasus Binomo dan robot trading DNR Pro, misalnya. Aparat harus bisa masuk ke sistemnya karena mereka secara sistem melakukan kejahatan," kata Semmy.

Ia pun memberi contoh skenario kasus lainnya. Misalnya, ada aplikasi fintech melakukan kejahatan dengan menilap uang pengguna/nasabah. Di sinilah, aturan ini dapat diaplikasikan.

"Aturan ini menargetkan orang-orang yang punya niatan jahat, seperti sistem PSE yang memang nakal," kata Semmy.

"Nah kalau sampai skenario itu terjadi (tapi tidak ada aturan seperti Pasal 36), masyarakat dirugikan karena kami enggak boleh ngapa-ngapain. Kami nggak boleh masuk ke sistem," lanjut dia.

Baca juga: Kewajiban PSE Daftar ke Kominfo untuk Pendataan, Bukan Pengendalian

Semmy juga menegaskan, permintaan data kepada PSE ini juga hanya bakal dilakukan bila ada kasus kejahatan saja.

"Tidak bisa tiba-tiba (minta akses data pengguna) bila tidak ada kasusnya. Harus ada kasus kejahatannya," pungkas dia.

Selain Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 36, Teguh dan Safenet sebenarnya juga menyebutkan sejumlah pasal lain di Permenkominfo No 5/2020 yang dinilai karet. Misalnya, Pasal 9 ayat 3 dan 4, Pasal 2, Pasal 7, Pasal 47, Pasal 14 ayat 1, serta Pasal 21 ayat 1 dan 2.

Penjelasan lengkap terkait pasal-pasal karet di Permenkominfo 5/2020 ini dapat dibaca di artikel "Pengamat Ungkap Deretan Pasal Karet di Aturan PSE Kominfo".

Adapun aturan Permenkominfo 5/2020 dapat dibaca selengkapnya melalui tautan berikut ini.

Petisi tolak Permenkominfo 5/2020

Selain merinci pasal-pasal karet di Permenkominfo 5/2020, Safenet juga menginisiasi  petisi penolakan atas kebijakan itu.

Petisi yang bertajuk “Surat Protes Netizen Indonesia” itu mulai disebarkan ke beberapa platform, salah satunya seperti Twitter, sejak 17 Juli lalu.

Menurut Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, petisi tolak PSE hingga saat ini setidaknya telah mendapat dukungan lebih dari 4.500 penandatangan.

Adapun tujuan dari petisi tolak PSE dibuat, dikatakan Nenden, adalah untuk mewadahi suara masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan kebijakan tersebut. Rencananya, petisi ini bakal dilayangkan langsung ke Menteri Kominfo.

Baca juga: Tujuan Kominfo Wajibkan WhatsApp dkk Daftar PSE, Jaga Ruang Digital hingga Wujudkan Keadilan

Terkait petisi tersebut, Semmy mengatakan itu adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Sebab, itulah bentuk demokrasi.

"Namun proses (pembuatan aturan ini) juga panjang. Kita juga harus berpikir ini ada 210 juta masyarakat Indonesia yang perlu juga dilindungi," kata Semmy.

Sebelumnya, Kominfo menyebutkan ada empat tujuan utama yang ingin dicapai dengan Peremkominfo 5/2020, yaitu memiliki sistem terkoordinasi untuk seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia, menjaga ruang digital Indonesia, melindungi masyarakat saat mengakses ruang digital, mewujudkan keadilan, termasuk soal pemungutan pajak.