Kominfo Tata Ulang Frekuensi 2,1 GHz yang Dilelang ke Telkomsel

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menata ulang (refarming) frekuensi 2,1 GHz, khususnya pada spektrum 1975 – 1980 MHz, berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz.

Frekuensi 2,1 GHz ditetapkan Kominfo untuk Telkomsel, setelah operator seluler itu memenangkan lelang pada 4 November lalu. Sebelumnya, frekuensi ini digunakan oleh Indosat Ooredoo, tepatnya sebelum merger dengan Hutchison Tri Indonesia.

Karena terdapat spektrum yang tidak berdampingan pada frekuensi 2,1 GHz, maka Kominfo akan melakukan penataan ulang spektrum.

Spektrum baru milik Telkomsel itu nantinya bakal ditata ulang agar berdampingan dengan spektrum milik Telkomsel yang sudah ada sebelumnya, sebagaimana ilustrasi berikut.

Baca juga: Menang Lelang Frekuensi 2,1 GHz, Telkomsel Perluas 4G dan 5G

Kominfo Refarming frekuensi 2,1 GHz

Menurut Kominfo, penetapan pita frekuensi yang berdampingan menawarkan banyak keuntungan baik bagi operator seluler maupun masyarakat.

Manfaatnya antara lain perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan, baik itu layanan 4G maupun 5G. Apalagi, pita frekuensi radio 2,1 GHz merupakan salah satu band dengan bandwidth yang lebar.

"Peningkatan kualitas layanan tersebut dimungkinkan karena terciptanya optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Oleh karena spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan secara optimal, maka kapasitas jaringan seluler pun akan turut meningkat," demikian dikutip KompasTekno dari situs resmi Kominfo.

Dengan meningkatnya kapasitas jaringan seluler, maka operator seluler akan mampu mengatasi kepadatan jaringan seiring dengan pertumbuhan trafik data yang terus meningkat.

Jadwal refarming frekuensi 2,1 GHz

Refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz dilaksanakan secara nasional dalam beberapa tahap, dengan periode pertama dimulai pada hari Kamis 1 Desember 2022.

Baca juga: Kominfo Lelang Frekuensi 2,1 GHz Bekas Indosat

Pada tahap awal, refarming frekuensi 2,1 GHz akan mencakup wilayah provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.