Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ahmad M Ramli
Guru Besar Cyber Law & Regulasi Digital UNPAD

Guru Besar Cyber Law, Digital Policy-Regulation & Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

kolom

Artificial Intelligence dan Tanggung Jawab Produk

Kompas.com - 25/05/2023, 05:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebagaimana dilansir BBC News, 17 Mei 2023, Sam Altman meminta agar AS mengatur kecerdasan buatan. Tokoh di belakang ChatGPT ini mengingatkan Komite Senat AS tentang kemungkinan jebakan teknologi baru tersebut.

Di mana ChatGPT dan program serupa lainnya dapat membuat jawaban pertanyaan yang sangat manusiawi, tetapi juga bisa sangat tidak akurat.

Altman ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah hal yang membahayakan itu terjadi. Ia mengatakan bahwa regulasi tentang AI adalah penting.

Ia juga mengakui dampak AI terhadap ekonomi, termasuk kemungkinan dapat menggantikan sejumlah pekerjaan yang menyebabkan PHK di bidang tertentu. Meski demikian, Altman optimistis betapa hebatnya pekerjaan pada masa depan.

Beberapa senator berpendapat undang-undang baru diperlukan untuk memudahkan orang menuntut OpenAI.

Senator Republik Josh Hawley mengatakan, teknologi itu bisa revolusioner, tetapi ia juga membandingkan teknologi baru itu dengan penemuan "bom atom". Perusahaan seperti OpenAI harus diaudit secara independen.

Senator Demokrat Richard Blumenthal mengamati bahwa masa depan yang didominasi AI "belum tentu merupakan masa depan yang kita inginkan".

Jika Parlemen AS melakukan langkah pembuatan UU AI, maka ini akan menjadi langkah signifikan melampaui berbagai pedoman dan best practices yang telah dibuat oleh Pemerintah sebelumnya.

Data bias

Performa paltform AI sangat tergantung pada data. Josh Simons dalam laporan penelitiannya berjudul Why Democracy Belongs in Artificial Intelligence © 2023 Princeton University Press, mengemukakan bahwa sejarah “prasangka (prejudice)” dalam sistem peradilan pidana Amerika tersimpan dalam data yang digunakan untuk melatih algoritma machine learning.

Algoritma tersebut kemudian dapat mereproduksinya dan membangkitkan pola ketidakadilan.

Penelitian Josh Simons menjadi peringatan bagi pengembang AI. Luaran dan solusi yang diprediksi sekaligus diproduksi platform AI, tidak hanya bisa bias, tidak akurat dan salah, tetapi juga bisa membawa pemikiran, diskriminatif, dan ketidakadilan masa lalu yang diformulasikan dalam solusi dan prediksi saat ini.

Oleh karena itu, salah satu kekhawatiran yang mengemuka antara lain luaran diskriminatif dan prejudice.

Tanggung jawab produk

Tanggung jawab produk (product liability) adalah tanggung jawab hukum produsen terhadap produk yang mereka hasilkan dan dijual kepada konsumen.

Dalam konteks pembuatan dan pemanfaatan AI, product liability menjadi sangat penting, karena teknologi AI dapat memiliki dampak besar terhadap pengguna dan masyarakat secara umum.

Pada prinsipnya, pembuat dan pengembang AI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dibuat aman dan tidak membahayakan pengguna atau orang lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com