Profil Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo yang Aktif di Dunia Jurnalistik dan Aktivis Reformasi 1998

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo (Wamenkominfo). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Senin (17/7/2023).

Nezar Patria akan mendampingi Budi Arie Setiadi yang juga baru saja dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budie Arie menggantikan Mahfud MD selaku pelaksana tugas (Plt) Menkominfo saat ini.

Mahfud MD ditunjuk sebagai pejabat Menkominfo sementara menggantikan Johnny G Plate yang sebelumnya dicopot.

Sebelum dilantik menjadi Wamenkominfo, Nezar Patria menjabat sebagai Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Selama ini, sosoknya dikenal sangat aktif di dunia jurnalistik. Nezar juga dikenal sebagai salah satu dari 13 aktivis yang pernah diculik pada masa reformasi 1998.

Setelah dibebaskan, Nezar pernah bergabung menjadi relawan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Baca juga: Budi Arie Resmi Dilantik Jadi Menkominfo dan Nezar Patria Wakil Menteri Kominfo

Nezar, yang merupakan lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada 1997 ini, juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan semasa pendidikan kuliahnya.

Beberapa di antaranya seperti Jemaah Shalahuddin UGM (1990-1991), Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, Pijar (1992-1996), dan Sekretaris Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) tahun 1996.

Di tahun 2007, Nezar meraih gelar Master of Science (MSc) dari London School of Economics (LSE), Universitas London, Inggris di bidang Politik dan Sejarah Internasional.

Pada 2022, Nezar menyelesaikan pendidikan lanjutannya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA).

Aktif di dunia jurnalistik

kompas.com/dani prabowo Anggota Dewan Pers Nezar Patria

Karir Nezar di dunia jurnalistik dimulai saat bergabung dengan Majalah D&R (Detektif & Romantika) pada tahun 1999 hingga 2000.

Setelah itu, Nezar bergabung dengan majalah Tempo hingga tahun 2008, lalu menjadi salah satu sosok yang ikut mendirikan portal Viva.co.id.

Di portal berita ini, ia menjabat sebagai Redaktur Pelaksana hingga 2014. Setelah itu, ia bekerja di CNN Indonesia Digital menjadi Wakil Pemimpin Redaksi selama setahun hingga September 2015.

Di tahun yang sama, Nezar lalu pindah dan menjabat sebagai Pemimpin Redaksi di The Jakarta Post. Posisi ini ia jabat hingga 2020, sebagaimana tertulis di profil LinkedIn-nya.

Karena cukup aktif di dunia jurnalistik, Nezar Patria sempat menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada 2008 - 2011, serta menjabat sebagai anggota Dewan Pers periode 2013 - 2019.

Di luar dunia jurnalistik, Nezar Patria juga sempat menduduki beberapa jabatan lainnya.

Beberapa di antaranya seperti Direktur Konten PT Niskala Media Tenggara (2015-2020), Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (2020-2022), serta Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha (2021-2022). 

Nezar Patria juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pegadaian sejak April 2022 lalu. Di tahun yang sama, dia juga menjabat sebagai Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri BUMN sejak Juni 2022 lalu. 

Baca juga: Profil Budi Arie, Menkominfo Baru Pengganti Johnny G Plate

Karya tulisan Nezar Patria

Di dunia pers, Nezar menghasilkan banyak karya jurnalistik yang ia publikasikan. Namun di luar dunia pers, Nezar juga aktif menghasilkan sejumlah karya tulisan dan publikasi dalam bentuk artikel ilmiah, serta dalam buku non-fiksi dan puisi. 

Beberapa karya buku yang pernah ditulis Nezar Patria adalah Negara dan Hegemoni menurut Antonio Gramsci (1999), Premanisme Politik (2000), Oposisi Maya, (2013), Di Kedai Teh Ah Mei (2017), Keputusan Sulit Adnan Ganto: Tiga Dekade Menjadi Bankir di Bank Kelas Dunia (2017).

Adapun beberapa artikel ilmiah yang pernah dipublikasikan Nezar Patria adalah Dari Senjata ke Kotak Suara: Peralihan Gerakan Aceh Merdeka ke Politik Elektoral (2009), The Television Industry in Post-Authoritarian Indonesia (2013), The Rebels, the State and the People: Inclusivity in the Aceh Peace Process (2015), dan masih banyak lagi.