Wiranto: Pemerintah Sengaja Batasi Media Sosial Hari Ini

Kompas.com - 22/05/2019, 14:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Penulis Oik Yusuf
|

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan telah membatasi akses media sosial untuk pengguna internet di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam di Jakarta siang ini, Rabu (22/5/2019).

Menurut Wiranto, tujuan pembatasan tersebut adalah meredam penyebaran kabar bohong atau hoaks di kalangan publik Indonesia.

“Kami adakan pembatasan akes di media sosial. Fitur tertentu untuk tidak diaktifkan untuk menjaga hal-hal negatif yang terus disebarkan masyarakat,” ujar Wiranto.

Baca juga: Menkominfo: Medsos dan WhatsApp Dibatasi, Download Video Akan Lambat

“Ada skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah,” lanjut Wiranto.

Menyusul unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mulai ricuh pada kemarin malam, memang muncul aneka kabar bohong alias hoaks yang menyebar di masyarakat lewat media sosial dan aplikasi pesan instan.

Misalnya, ada hoaks yang menyebutkan bahwa polisi melakukan penembakan ke arah kerumuman massa. Padahal, menurut Kepala Biro Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, aparat kepolisian tidak dibekali peluru tajam untuk mengamankan demonstrasi.

Baca juga: Polri: Kami Pastikan Peluru Tajam Bukan dari Personel Polisi dan TNI

Cakupan kabar bohong pun bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga menyasar daerah lain. Sebuah pesan berantai menyampaikan hoaks soal imbauan dari polisi agar warga menghindari tujuh tempat keramaian, termasuk Sun Plaza, Medan Mal, Ramayana, dan Matahari.

Lantaran banyaknya hoaks yang beredar, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau masyarakat agar menyaring informasi di media sosial sebelum disebarkan.

“Jangan mudah percara informasi di media sosial. Disaring dulu sebelum di-sharing,” ujar Argo dalam sebuah tayangan langsung yang disiarkan oleh KompasTV hari ini.

Argo memastikan kondisi kemanan di wilayah Jakarta aman dan kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Silakan beraktivitas seperti baisa. Hanya di Jalan KS Tubun belum bisa dilalui karena masih ada sisa-sisa aksi (kericuhan),” kata Argo.

Baca juga: Hari Ini, WhatsApp Dikeluhkan Tidak Bisa Mengirim Foto, Instagram pun Bermasalah

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X