Kasus Kebocoran Data Marak Terjadi, Bisakah Konsumen Menuntut?

Kompas.com - 12/11/2020, 10:22 WIB
Ilustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker ShutterstockIlustrasi kejahatan digital, data pribadi, peretasan, peretasan digital, hacker

Paling maksimal adalah menuntut penghentian kegiatan PSTE seperti yang diatur dalam Permenkominfo No 20 tahun 2016.

"Adapun konsumen atau masyarakat dalam posisi sangat lemah untuk meminta pertanggungjawaban PSTE," kata Pratama.

Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki payung hukum soal perlindungan data pribadi. Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah, seperti UU ITE atau UU Kependudukan.

Pemerintah juga telah memiliki PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap sistemnya. Sementara pemerintah bertindak sebagai pengawas.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP Ditargetkan Rampung November 2020

Pratama melanjutkan, nantinya, UU PDP tidak hanya akan melindungi pengguna internet saja, melainkan juga platform PSTE. Namun, dengan catatan harus ada komisi independen yang mengawasinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pratama, komisi ini sebaiknya berasal dari kalangan akademisi, LSM, profesional, dan aparat keamanan. Dengan UU PDP, PSTE punya kewajiban membuat sistem yang kuat dan sistem mitigasi yang baik.

"Tanpa UU PDP, para PSTE ini akan menjalankan sistem dengan tidak memaksimalkan sisi keamanan, akibatnya akan terus menerus terjadi serangan yang berhasil merusak sejumlah PSTE," jelas Pratama.

Apabila UU telah disahkan dan terjadi kebocoran data, komisi tersebut bisa menentukan apakah PSTE memenuhi persyaratan untuk dituntut ke pengadilan atau tidak.

PSTE bisa dituntut apabila tidak melakukan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan sistem informasi dan transaksi elektronik.

Baca juga: Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak Bocor di Tengah Absennya RUU PDP

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.