Elon Musk, Roket, dan Ketakutan Masyarakat Papua

KOMPAS.com - Warga Papua geram kepada perusahaan SpaceX. Kemarahan itu muncul setelah pada bulan Desember lalu, Presiden Joko Widodo menawarkan Pulau Biak, Papua kepada CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk.

Lokasi tersebut diajukan pemerintah sebagai tempat peluncuran roket SpaceX. Masyarakat Papua menolak usulan pemerintah itu, karena dianggap berdampak buruk dan bisa menghancurkan ekosistem di Pulau Biak.

Selain itu, ada ketakutan warga setempat bakal meninggalkan kampung halamannya. Kepala Suku Pulau Biak, Manfun Sroyer mengaku khawatir jika orang Papua akan terusir dari rumah mereka.

Baca juga: Ibunda Bercerita Saat Elon Musk Harus Mengulang Tes karena Skornya Ketinggian

“Pelabuhan antariksa ini akan merugikan tempat perburuan tradisional kami, merusak alam tempat hidup kami bergantung. Tapi, jika kami protes, kami akan segera ditangkap," kata Manfun Sroyer, dihimpun dari The Gurdian.

Kekhawatiran Manfun bukan kali ini saja. Sebelumnya, pada tahun 2002, Badan Antariksa Rusia Roscosmos, juga berkeinginan mengembangkan situs peluncuran roket di Pulau Biak pada tahun 2024.

"Kami memprotes dan banyak yang ditangkap dan diinterogasi. Sekarang mereka membawanya kembali, pelecehan serta intimidasi ini masih berlangsung," ungkap Manfun.

Penolakan warga didukung oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang menolak adanya pembangunan "Pulau Antariksa" di sana.

Baca juga: Elon Musk Tidur Tak Kurang dari 6 Jam Sehari, Ini Alasannya

Menurut jatam, penambangan yang diperluas di Pulau Biak akan meningkatkan deforestasi, mencemari situs warisan dunia laut UNESCO yang diusulkan, dan membahayakan kesehatan masyarakat setempat.

Aktivitas penambangan di Papua, terutama di tambang Grasberg, adalah tambang emas terbesar di dunia. Bahkan, tambang Grasberg menjadi tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.

Peningkatan produksi di Papua ditakutkan akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.