DPR: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Disahkan dalam Waktu Dekat

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan berpendapat independensi harus dilihat dari fungsinya.

Menurutnya, untuk menjalankan fungsi-fungsi yang independen, harus ditegaskan dalam undang-undang.

"Kalau disebut pemerintah itu tidak independen, pemerintah juga diawasi oleh DPR, DPR juga wakil rakyat," kata pria yang akrab disapa Semmy itu.

Baca juga: Sanksi Pidana di RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Dihapus

Sementara itu, menurut Bobby pengawasan idealnya dilakukan oleh lembaga di luar DPR dan Kementerian. Ia mencontohkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Informasi Publik (KIP).

Namun, hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam masa sidang nanti. Awal bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali menetapkan RUU PDP sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2021. Pengesahan Prolegnas baru akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung hari ini, Selasa (23/3/2021).