Asosiasi Telekomunikasi Ingin Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

KOMPAS.com - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan adanya komisi atau lembaga independen untuk mengawasi jalannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) apabila telah disahkan.

Lembaga tersebut bertugas untuk memastikan UU berjalan denagn efektif di semua sektor.

"Sebagaimana yang diterapkan negara lain," jelas Marwan O Baasir, Sekjen ATSI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR-RI, Kamis (9/7/2020).

Senada dengan ATSI, koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Wahyudi Djafar juga mengatakan keberadaan lembaga pengawas independen sangat penting.

Salah satu alasannya adalah lembaga pengawas, menentukan level kesetaraan UU PDP di Indonesia dengan undang-undang yang sama di negara lain, seperti Uni Eropa.

Selain itu, undang-undang ini akan berlaku bagi badan publik dan sektor swasta. Itu artinya kedua sektor ini berkedudukan dan diperlakukan sama.

Baca juga: RUU PDP, Perusahaan yang Jual Data Pribadi Bisa Dipidana

"Ketika mekanisme pengawasan diserahkan kepada pemerintah, itu artinya pemerintah mengawasi pemerintah, yang mungkin itu tidak akan efektif ketika diterapkan," jelas Wahyudi.

Wahyudi menambahkan, dalam undang-undang PDP juga harus ditegaskan mengenai level independensinya, mulai dari kelembagaan, komisioner, organisasi, dan sumber daya.

Peran lembaga independen ini cukup besar nantinya. Mulai dari melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, nasihat otorisasi, investigasi, penegakan, koreksi, hingga penjatuhan sanksi.

"Jadi nanti keseluruhannya akan dirumuskan kembali di dalam RUU ini dan beberapa hal terkait dengan sanksi penjatuhannya juga ada pada lembaga ini," jelas Wahyudi yang juga menjabat sebagai Deputi Direktur Riset ELSAM.

Terkait model struktur organisasi, Wahyudi mempersilakan untuk diperdebatkan secara politik.

Namun, ia menyarankan tiga model yang sudah diterapkan di beberapa negara, yakni model multi otoritas seperti yang berlaku di AS, dua otoritas, atau otoritas tunggal.

Baca juga: Menkominfo: Pengesahan RUU PDP Akan Menjamin Keamanan Data Pribadi

Shita Laksmi, Direktur Eksekutif TIFA, yang juga merupakan Data Protection Officer tersertifikasi mengusulkan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pembentukan lembaga pengawas independen.

"Beberapa hal yang penting menurut kami itu independensi, kemudian lebih paham teknologi, dan paham bagaimana proses data ini terjadi di atas internet," ujarnya.

Saat ini, RUU DPD masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dan masih digodok oleh DPR.