Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/07/2020, 20:25 WIB
Wahyunanda Kusuma Pertiwi,
Oik Yusuf

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan agar sanksi pidana pada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) dihapus, agar tidak tumpang tindih dengan peraturan undang-undang yang sudah ada.

Menurut Marwan O Baasir, Sekjen ATSI, berkaca dari General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, ketentuan pidana belum dicantumkan. GDPR sendiri menjadi salah satu kiblat perumusan UU PDP.

Baca juga: ATSI Minta Ada Pengawas Independen UU PDP di Luar Pemerintah

"Agak dilematis karena aturan di indonesia ada UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), ada aturan pidana korporasi Perma No. 13 Tahun 2016," jelas Marwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama anggota DPR Komisi I yang disiarkan live di situs DPR, Kamis (9/7/2020).

ATSI juga mengusulkan sanksi denda agar lebih diringankan demi menjaga keberlangsungan industri lokal.

Senada dengan ATSI, koordinator Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi, Wahyudi Djafar juga mengusulkan agar sanksi pidana di UU PDP dihapus karena dinilai tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

"Jadi, misalnya ketentuan terkait ilegal akses itu sudah ada dalam ketentuan pasal 30 juncto pasal 46 UU ITE, ketentuan terkait mengubah data juga sudah diatur dalam ketentuan pasal 32 UU ITE juncto pasal 48 UU ITE," papar Wahyudi.

Baca juga: RUU PDP, Penyalahgunaan Data Pribadi Diancam Denda Rp 70 Miliar

Begitu pula dengan jual-beli data pribadi, bisa menggunakan ketentuan mengenai penggelapan di dalam KUHP.

"Kalau mengatur ketentaun pidana seperti yang diterapkan di Denmark, (RUU PDP) harus spesifik mengatur cyber-dependent crime yang belum diatur di UU ITE," imbuhnya.

Pengaturan level denda

Sepakat dengan Marwan, Wahyudi mengatakan agar UU PDP hanya mengatur ketentuan sanksi administratif dan denda administratif saja dengan perumusan yang lebih baik, termasuk bagaimana mekanisme penjatuhan denda.

Wahyudi mencontohkan, di GDPR ada dua level denda, yakni dua persen dan empat persen dari keuntungan kotor perusahaan. Besarannya tergantung pada ketentuan mana yang dilanggar.

Namun, model seperti ini, kata Wahyudi agak sulit diterapkan di Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Deputi Direktur Riset ELSAM ini mengusulkan agar level denda dibagi berdasarkan skala perusahaan, apakah UMKM, perusahaan menengah, atau berskala besar.

Baca juga: RUU PDP, Ancaman Denda Puluhan Miliar Menanti Penjual dan Pemalsu Data Pribadi

"Jadi rujukannya bisa mengacu pada UU UMKM dan juga UU Perseroan Terbatas, di sana ada gradasi perusahaan kecil, menengah, dan besar," jelas Wahyudi.

Sementara untuk sektor publik atau pemerintahan, menurut Shita Laksmi, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa bisa diberikan sanksi berupa pemotongan anggaran apabila terbukti melanggar UU PDP. Skema tersebut juga diatur dalam GDPR Uni Eropa.

Kemudian untuk pemberi sanksi, Shita mengusulkan agar ada lembaga khusus yang menentukan sanksi atau merekomendasikan ke pengadilan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

'Dragon's Dogma 2' Meluncur 22 Maret 2024, Jadi Game Termahal Capcom

"Dragon's Dogma 2" Meluncur 22 Maret 2024, Jadi Game Termahal Capcom

Game
TWS Redmi Buds 5 Pro Meluncur, Punya Fitur Anti-bising dengan AI

TWS Redmi Buds 5 Pro Meluncur, Punya Fitur Anti-bising dengan AI

Gadget
5 Cara Membuka Situs yang Diblokir di Google Chrome HP dengan Mudah

5 Cara Membuka Situs yang Diblokir di Google Chrome HP dengan Mudah

Software
Amazon Rilis Chip AI Trainium2 dan Graviton4

Amazon Rilis Chip AI Trainium2 dan Graviton4

Hardware
3 Cara Ubah Foto ke Dokumen PDF Tanpa Aplikasi via HP Android dan IPhone

3 Cara Ubah Foto ke Dokumen PDF Tanpa Aplikasi via HP Android dan IPhone

Internet
7 Tips Hemat Baterai iPhone biar Tidak Sering Mengecas

7 Tips Hemat Baterai iPhone biar Tidak Sering Mengecas

Gadget
Samsung Galaxy S23 FE Dipakai Memotret Konser Joyland Fest 2023, Begini Hasilnya

Samsung Galaxy S23 FE Dipakai Memotret Konser Joyland Fest 2023, Begini Hasilnya

Gadget
Cara Mengatasi 'Sync Issue' yang Bikin Data Google Drive Mendadak Hilang

Cara Mengatasi "Sync Issue" yang Bikin Data Google Drive Mendadak Hilang

Internet
Story Instagram Buram? Begini Cara Mengatasinya biar Konten Tetap Bagus

Story Instagram Buram? Begini Cara Mengatasinya biar Konten Tetap Bagus

Software
Layanan VoLTE Telkomsel Kini Tersedia di Semua Kota dan Kabupaten di Indonesia

Layanan VoLTE Telkomsel Kini Tersedia di Semua Kota dan Kabupaten di Indonesia

Internet
YouTube Music 2023 Recap Meluncur, Ada Cover Album Unik dan 100 Lagu Terfavorit

YouTube Music 2023 Recap Meluncur, Ada Cover Album Unik dan 100 Lagu Terfavorit

Internet
Link dan Cara Cek Spotify Wrapped 2023 buat Lihat Kilas Balik Musik Tahun Ini

Link dan Cara Cek Spotify Wrapped 2023 buat Lihat Kilas Balik Musik Tahun Ini

Software
3 Game 'GTA' Bisa Dimainkan Gratis di Netflix Bulan Depan

3 Game "GTA" Bisa Dimainkan Gratis di Netflix Bulan Depan

Game
Akun Google yang Tidak Aktif 2 Tahun Dihapus Mulai Besok, Begini Cara Mencegahnya

Akun Google yang Tidak Aktif 2 Tahun Dihapus Mulai Besok, Begini Cara Mencegahnya

Internet
Xiaomi Rilis Redmi K70 dan K70 Pro, HP Snapdragon 8 Gen 3 Harga Bersahabat

Xiaomi Rilis Redmi K70 dan K70 Pro, HP Snapdragon 8 Gen 3 Harga Bersahabat

Gadget
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com