Ini Bukti Orang Indonesia Jarang Keluar Rumah Selama PPKM

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat dunia membatasi aktivitas di luar rumah, demi memutus mata rantai penyebaran virus.

Nah, selama pandemi ini, Google rajin memperbarui data mobilitas masyarakat dunia dalam bentuk grafik, termasuk data mobilitas masyarakat di Indonesia.

Dengan data ini, pengguna bisa melihat perbandingan pergerakan masyarakat di tempat-tempat umum, tempat kerja, pertokoan, hingga pemukiman saat sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi.

Baca juga: PPKM Level 4, Tingkat Kerumunan di Pemukiman Meningkat

Dari data itu, ternyata, masyarakat Indonesia terpantau masih betah berada di rumah dan mengurangi kunjungan ke tempat-tempat umum, selama beberapa minggu terakhir, yang bertepatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal ini terlihat dari laporan terbaru bertajuk "Mobilitas Masyarakat Selama Pandemi Covid-19" untuk periode 10 Juli hingga 21 Agustus, di mana di sejumlah wilayah di Jawa-Bali memberlakukan aturan PPKM.

Hasil data mobilitas tersebut didapat setelah dibandingkan dengan data baseline mobilitas masyarakat Indonesia sebelum pandemi (6 Januari – 3 Februari 2020).

Pengguna bisa mengakses grafik mobilitas ini dengan mengunjungi laman Google News Covid-19 melalui tautan berikut, lalu gulirkan layar ke paling bawah hingga ke bagian "mobility changes". 

Masih memilih diam di rumah

Google Peningkatan mobilitas masyarakat Indonesia di wiliyah pemukiman periode 10 Juli hingga 21 Agustus.

Persentase mobilitas di area pemukiman ini meningkat dari laporan mobilitas yang sama dari Google yang dirilis Februari 2021 lalu. Ketika itu, pergerakkan masyarakat di area pemukiman hanya naik 5 persen.

Baca juga: Mal Ditutup karena PPKM Darurat, Tukang Servis HP Buka Lapak di Pinggir Jalan

Data terbaru, dari 34 provinsi, Google melaporkan 27 provinsi di antaranya tercatat mengalami peningkatan jumlah kerumunan di wilayah pemukiman, bila dibandingkan dari hari sebelum adanya pandemi (baseline). Kisaran peningkatan per provinsi berkisar di angka 1 hingga 12 persen.