Media Asing Soroti Pemblokiran Steam, Paypal, dkk oleh Kominfo di Indonesia

KOMPAS.com - Sejumlah media asing turut mewartakan pemblokiran layanan seperti Yahoo, Steam, PayPal, Dota, Epic Games, dll di Indonesia, yang diberlakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Salah satunya adalah media asing berbahasa Inggris, Venture Beat. Media tersebut memublikasikan artikelnya di situs mereka dengan judul “Steam, Epic, and other digital storefronts are currently banned in Indonesia” pada Sabtu (30/7/2022).

Artikel tersebut diawali dengan menuliskan kalau sejumlah platform kategori “Game dan Distribusi Game Populer” di Indonesia, seperti Steam, Epic Games Store, Origin, telah diblokir.

Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menilai platform digital tersebut masih “bandel” dan tidak mau taat dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Baca juga: PayPal Kena Blokir Kominfo Juga, padahal Sudah Terdaftar PSE

Mengutip pernyataan dari analis industri game Niko Partners, ditemukan setidaknya ada empat tujuan utama dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat (platform digital).

Empat tujuan tersebut antara lain membangun sistem bagi seluruh Usaha Unit Makro (UMK) di Indonesia, menjaga ruang digital Indonesia, melindungi akses publik terhadap platform digital, dan menciptakan sistem yang adil antara PSE domestik dan asing, termasuk hal pemungutan pajak.

Menanggapi keempat aturan tersebut, Venture Beat menganggap ada beberapa hal yang seolah dibuat tanpa memiliki landasan yang kuat.

Venture Beat menganalogikan ketika sebuah perusahaan pengembang AS, Valve, beroperasi di Indonesia dan memutuskan untuk tidak mendaftar, maka pengguna Steam di Indonesia secara tiba-tiba juga tidak dapat mengakses game yang sudah mereka beli di Steam.

Hal itu dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama poin ketiga milik Kominfo, yakni “melindungi akses publik pada platform digital”. Dikarenakan, pada dasarnya publik sudah memiliki akses. Peraturan yang dibuat justru membatasi akses tersebut dengan melakukan pemblokiran terhadap sejumlah PSE.

Media tersebut juga menambahkan, masyarakat di Indonesia banyak menggunakan layanan tersebut untuk menjadi pekerjaan.