BSSN: Serangan Bjorka Intensitas Rendah, Tidak Sampai Melumpuhkan Sistem Negara

KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, menggolongkan kebocoran data dan dokumen, seperti yang dilancarkan oleh hacker Bjorka dalam beberapa waktu terakhir, sebagai ancaman intensitas rendah.

Hal itu diungkapkan Hinsa saat memberikan keterangan pers di kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

"Jadi, tingkatan ancaman di ruang siber itu mulai dari intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Dan kalau dilihat, kategori atau serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya," kata Hinsa sebagaimana dikutip KompasTekno dari KompasTV, Rabu (14/9/2022).

Adapun serangan siber dengan intensitas tinggi, menurut Hinsa, adalah ketika peretas dapat melumpuhkan sistem atau infrastruktur negara.

"Karena seperti yang saya katakan tadi, ada yang sampai intensitas tinggi (yaitu) melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita," kata Hinsa.

Menurut Hinsa, tidak ada satupun negara di dunia yang kebal dari serangan siber. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang namun tetap waspada.

Baca juga: Ketika Jokowi Turun Tangan atas Ulah Hacker Bjorka…

Mekominfo sebut data yang dibagikan bersifat "umum"

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat internal yang membahas maraknya aksi peretasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dalam kasus ini, kebocoran data yang dimaksud adalah serangan dari hacker Bjorka yang membagikan sejumlah data pejabat publik dan menjual data masyarakat Indonesia di forum online.

Meski demikian, menurut Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, data yang dibagikan oleh hacker termasuk hacker Bjorka merupakan data umum, bukan data spesifik yang sudah diperbarui.

Hal senada juga diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mahfud membenarkan adanya kebocoran data, tapi dia mengatakan bahwa data yang ramai diperbincangkan publik di media sosial, tidak terkait dengan data rahasia milik negara.