Go-Jek Apresiasi Tanggapan Jokowi

Melalui pernyataan resminya, manajemen Go-Jek menyatakan bahwa Jokowi memahami keinginan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengerti aspirasi masyarakat, khususnya delapan juta pengguna setia Go-Jek yang telah mendukung kami, berbondong-bondong, dan berapi-api," tulis pihak manajemen Go-Jek dalam keterangan pers yang KompasTekno terima, Jumat (18/12/2015).

Berkat tanggapan tersebut, menurut GoJek, lebih dari 200.000 pengemudi, atau biasa disebut mitra oleh manajemen Go-Jek, terselamatkan dan terus dapat memiliki pekerjaan.

"Keputusan Presiden Joko Widodo merupakan suara rakyat dan bukti kemenangan ekonomi kerakyatan. Kami yakin, pemerintah bisa satu suara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," lanjut pihak GoJek.

Untuk ke depan, Go-Jek berharap baik mitra maupun pelanggan Go-Jek dapat terus meningkatkan layanan dan komitmen terhadap ketertiban dan profesionalisme.

"Kami secara proaktif akan berdiskusi dengan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan mitra, pelanggan, dan masyarakat, tutur GoJek.

Sebelumnya, sempat dikabarkan bahwa layanan ojek dan taksi berbasis aplikasi dilarang beroperasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Namun, kemudian Kemenhub mengklarifikasi bahwa surat tersebut bukan berisi larangan, melainkan sebatas pengingat kepada pihak kepolisian bahwa Go-Jek dkk bukan termasuk angkutan umum menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jokowi sendiri sempat mengeluarkan tanggapan di Twitter yang isinya mempertanyakan peraturan baru tersebut.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw," tulis Jokowi.