ATSI Minta Pemerintah Siapkan Call Center Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal

Kompas.com - 15/04/2020, 19:44 WIB
Ilustrasi IMEI dan kartu SIM SHUTTERSTOCK/NATALE MATTEOIlustrasi IMEI dan kartu SIM

KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, meminta pemerintah membuat jalur aduan dan layanan pelanggan untuk melayani masyarakat yang mengalami masalah setelah regulasi pemblokiran ponsel ilegal diberlakukan.

Sebab, menurut Merza, tidak semua pertanyaan dan masalah dari masyarkat terkait pemblokiran ponsel ilegal melalui IMEI ini mampu dijawab oleh operator seluler.

Ia pun berkaca pada program registrasi kartu prabayar yang diselenggarakan pemerintah tahun lalu, di mana Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membuka layanan aduan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan registrasi.

Merza mengatakan, dalam implementasi kebijakan ini, diperlukan layanan pelanggan di dua pihak. Pertama dari operator seluler, dan pihak lainnya adalah pemerintah selaku pengelola mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

Sebagai informasi, mesin CEIR adalah mesin yang berisi database nomor IMEI smartphone. Mesin tersebut dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian.

Baca juga: Virus Corona Mewabah, Blokir IMEI Ponsel BM Tetap 18 April

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mesin itulah yang akan menentukan nomor IMEI ponsel mana saja yang harus diblokir atau tidak.

Database nomor IMEI yang ada di dalam mesin CEIR tersebut dapat diakses melalui mesin bernama Equipment Identity Registration (EIR) yang dimiliki operator seluler. Di sinilah letak keterbatasan operator seluler yang dimaksud oleh Merza.

"Kami hanya bisa mengakses yang ada di EIR (Equipment Identity Registration), artinya daftar yang ada di operator. Untuk yang di CEIR (Centralized Equipment Identity Register) kami tidak bisa raih," ungkap Merza, dalam diskusi jelang aturan IMEI yang berlangsung secara online pada Rabu (15/4/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin, Najamudin menyanggupi apabila layanan pelanggan khusus aduan IMEI harus dikelola oleh Kemenperin.

Kendati demikian hal itu belum dapat dipastikan karena pihak Kemenperin pun masih melakukan pertimbangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X