Ini Data yang Diklaim Didapat Hacker dari Situs KPU

Kompas.com - 22/05/2020, 11:43 WIB
ilustrasi hacker shutterstockilustrasi hacker

KOMPAS.com - Data kependudukan milik jutaan warga Indonesia dilaporkan disebarluaskan lewat forum komunitas hacker. Jumlah data yang diungkap saat ini sekitar 2,3 juta.

Namun, hacker mengklaim memiliki 200 juta data lagi yang siap untuk dibagikan di forum tersebut.

Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto membenarkan bahwa ada 2,3 juta data yang dibagikan hacker. Data kependudukan tersebut adalah data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca juga: Data Diduga Bocor, KPU Sebut Informasi yang Disebar Hacker Bersifat Terbuka

"Untuk data penduduk yang bocor, yang baru dirilis adalah data 2,3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Pulonprogo & Sleman," ungkap Teguh melalui kicauan di akun Twitter-nya (@secgron).

Data pribadi yang bocor mencakup sejumlah informasi seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat & tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap penduduk.

Data kependudukan tersebut tersedia dalam bentuk PDF yang sudah disortir berdasarkan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Data TPS yang dibagikan diantaranya mencakup wilayah Pondok Rejo, Tambak Rejo, Sumber Rejo, Lumbung Rejo, Moro Rejo, Margo Rejo, Merdiko Rejo, dan Banyu Rejo.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sendiri membantah klaim hacker yang memiliki 200 juta data DPT. Komisioner KPU, Viryan Aziz menegaskan bahwa jumlah data DPT Pemilu tahun 2014 tidak sampai 200 juta, melainkan hanya 190 Juta.

Baca juga: Apa Itu Raidforums, Situs yang Mengungkap Kebocoran Data Pengguna Tokopedia?

Kendati begitu, Viryan mengatakan bahwa data tersebut bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sudah sesuai dengan regulasi.

"Data tersebut adalah softfile DPT Pemilu 2014. Softfile data KPU itu berbentuk format PDF dan dikeluarkan sesuai regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," jelas Viryan saat dihubungi KompasTekno, Jumat (22/5/2020).

Viryan menambahkan bahwa tim KPU tengah menyelidiki unggahan dari hacker tersebut yang memperlihatkan meta data tanggal 15 November 2013 lalu itu.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X