Sebelum Bubar, BRTI Diminta Selesaikan Regulasi SMS Penawaran

Kompas.com - 02/03/2021, 16:35 WIB
Ilustrasi pesan SMS. Business InsiderIlustrasi pesan SMS.

KOMPAS.com - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kembali mendesak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk mengatur layanan pesan singkat SMS (short message service) yang berisi penawaran promosi.

Ketua KKI, David Tobing menyebut desakan ini kembali muncul lantaran BRTI masuk dalam daftar lembaga non-struktural yang akan dibubarkan Presiden Joko Widodo.

Keputusan pembubaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 26 November 2020 lalu. Dengan demikian, BRTI akan resmi dibubarkan terhitung sejak Oktober 2021 mendatang.

Baca juga: SMS Spam Bisa Dilaporkan ke Kominfo, Begini Caranya

Sebelum tenggat waktu tersebut, David secara khusus meminta BRTI untuk segera menerbitkan regulasi tentang SMS penawaran yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Sebab menurut David, maraknya SMS penawaran yang dikirimkan kepada pelanggan operator seluler ini dinilai meresahkan karena terjadi tanpa meminta persetujuan pengguna terlebih dahulu.

Pada September 2020 lalu, KKI telah mengirimkan surat kepada BRTI yang mendesak adanya regulasi yang ketat untuk mengatur SMS penawaran yang dikirimkan operator seluler atau pihak ketiga kepada pengguna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BRTI kemudian menindaklanjuti surat tersebut dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti operator telekomunikasi untuk merumuskan hal-hal yang ingin diatur.

Meski demikian, hingga saat ini BRTI masih belum menerbitkan regulasi yang diminta oleh KKI. David pun turut menyayangkan kinerja BRTI yang terbilang lamban.

"Sangat disayangkan, sampai saat ini BRTI belum menerbitkan regulasi tersebut padahal sesuai dengan keahlian dan kewenangannya penerbitan regulasi SMS Penawaran oleh BRTI bukanlah sesuatu yang sulit," kata David dalam keterangan diterima KompasTekno, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: BRTI Dibubarkan Jokowi, Fungsi dan Tugas Diambil Alih Kominfo

David mengatakan regulasi tersebut wajib dibentuk guna melindungi hak privasi, akurasi, dan transparasi dari pihak konsumen jasa telekomunikasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.