Kominfo Didesak Cabut Peraturan yang Bisa Blokir Penyelenggara Sistem Elektronik

Kompas.com - 28/04/2021, 17:49 WIB
Safenet mendesak Kominfo untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. KOMPAS.com/ Galuh Putri RiyantoSafenet mendesak Kominfo untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

KOMPAS.com - Perkumpulan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara (Safenet) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto dalam sebuah acara daring, Rabu (28/4/2021).

Damar mengungkapkan, ada beberapa alasan utama yang melatarbelakangi desakan tersebut, di antaranya karena Permen tersebut dibahas secara diam-diam dan secara substantif dapat memberikan wewenang berlebihan pada Kementerian Kominfo.

Tak hanya itu, Damar mengungkapkan, pihaknya menilai Permenkominfo 5/2020 yang berlaku efektif 24 Mei mendatang, juga berpotensi memperburuk hak-hak digital masyarakat Indonesia.

Apa itu Permenkominfo 5/2020?

Sebelumnya perlu diketahui dulu secara singkat apa itu Permenkominfo 5/2020. Secara umum aturan yang diundangkan pada November 2020 ini berisi aturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Baca juga: Kominfo Sebut Masyarakat Tak Perlu Khawatir soal Ancaman Blokir Clubhouse

Dalam peraturan tersebut, PSE Lingkup Privat didefinisikan sebagai penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nah, Permenkominfo 5/2020 ini mengatur hal-hal seperti pendaftaran, tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang.

Aturan itu juga mengatur pemberian akses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia.

Contoh gampangnya, masih ingat soal Clubhouse yang terancam diblokir oleh Kominfo? Clubhouse adalah salah satu PSE yang ada di Indonesia. Namun, media sosial berbasis audio ini belum mendaftarkan diri ke Kominfo.

Alhasil, bila Clubhouse tidak mendaftarkan diri sesuai kebijakan dan tenggat waktu yang ditetapkan, Clubhouse akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemutusan akses alias pemblokiran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.