Dua Pasal Permenkominfo 5/2020 yang Berpotensi Melanggar HAM

Kompas.com - 29/04/2021, 15:46 WIB

Kedua, pasal 36 ayat (5) yang berbunyi, "PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Herlambang menjelaskan data pribadi spesifik yang dimaksud oleh aturan tersebut ialah data yang berkaitan dengan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Di sini, ia menilai bahwa masalah utama pasal tersebut ialah ketidakjelasan soal level urgensi  bagi PSE untuk wajib memberikan akses pada data pribadi spesifik pada pihak-pihak yang disebutkan pada pasal 36 ayat (5).

"Saya juga ngggak tau ini yang membentuk aturannya ngerti atau nggak artinya kehidupan seksual dan orientasi seksual ini. Yang jelas pasal ini berlebihan mengatur data pribadi," kata Herlambang.

Baca juga: Kominfo Uji Coba Mesin Sensor Internet Rp 194 Miliar, Sehebat Apa?

Berpotensi langgar kebebasan berekspresi

Tak hanya itu, Herlambang juga menggarisbawahi, ia menemukan 65 kata kunci "pemutusan akses", baik yang dimaknai sebagai pemblokiran (access blocking) maupun take down, dalam Permenkominfo 5/2020.

"Ini bentuk pembatasan. Dan itu jelas bertentangan dengan HAM, kebebasan berekspresi," pungkas Herlambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masih soal pemutusan akses, ia juga melihat bahwa mekanisme penyampaian komplain (grievance mechanism) dari PSE soal pemutusan akses ini masih terbatas.

"Kalo Anda diputus, mekanismenya memang ada di aturan itu. Tetapi mekanisme pemutusan itu benar atau nggaknya, sesuai atau tidaknya, mekanisme untuk komplainnya terbatas," lanjut Herlambang.

Dari hasil analisis ini, Herlambang mengambil kesimpulan bahwa substansi hukum Permenkominfo 5/2020 yang mengatur soal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini, masih jauh dari standar, bahkan bertentangan dengan prinsip HAM dan kebebasan berekspresi.

Baca juga: Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang di Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.