Xiaomi Dihapus dari Daftar Hitam AS

KOMPAS.com - Xiaomi agaknya bisa bernapas lega. Sebab, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) bakal menghapus perusahaan asal China itu dari daftar hitam (blacklist) AS yang memuat daftar perusahaan yang dilarang untuk berinvestasi di sana.

Hal ini mencuat berkat dokumen pengadilan AS yang dilansir laporan Reuters baru-baru ini. Menurut dokumen tersebut, Xiaomi sepakat untuk menyelesaikan perseteruannya dengan pemerintah AS. 

Tidak disebutkan kapan Xiaomi bakal dicabut dari daftar hitam AS sebagai perusahaan yang dilarang berinvestasi di "Negeri Paman Sam". Yang jelas, Xiaomi mengatakan pihaknya bakal mengawal rencana ini sampai mereka benar-benar keluar dari daftar tersebut.

Baca juga: Upaya Xiaomi Keluar dari Daftar Hitam AS

Meski Xiaomi bakal "dibebaskan", juru bicara keamanan nasional dari Gedung Putih, Emily Horne mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi berbagai perusahaan yang terindikasi ada hubungannya dengan militer China.

"Pemerintahan Joe Biden sangat memperhatikan potensi investasi AS di berbagai perusahaan yang terindikasi ada hubungannya dengan militer China dan terus berupaya untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Emily.

Dituduh sebagai perusahaan militer China

Sebelumnya, mantan Presiden AS Donald Trump sempat memasukkan Xiaomi ke dalam blacklist perusahaan yang dilarang untuk berinvestasi detik-detik sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Xiaomi akan menjadi subyek larangan investasi berdasar Undang-undang yang baru, yang memaksa investor-investor asal AS melakukan divestasi saham per 11 November 2021 mendatang.

Masuknya Xiaomi ke dalam daftar perusahaan yang dicekal itu terjadi setelah Departemen Pertahanan AS mengkategorikan Xiaomi sebagai "perusahaan militer milik komunis China".

Twitter/Lei Jun Logo baru Xiaomi

Daftar ini sendiri berbeda dengan daftar "entity list" yang diterapkan oleh Departemen Perdagangan AS, di mana Huawei masuk dalam daftar itu.

Seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar entity list, dilarang melakukan transaksi apa pun, termasuk jual-beli komponen dan software dengan perusahaan AS, tanpa persetujuan pemerintah AS.