Kompas.com - 27/05/2021, 06:39 WIB

Dalam sebuah pernyataan, kepolisian Delhi menyebut bahwa respons Managing Director Twitter India tentang kasus tersebut "sangat ambigu".

"Kepolisian Delhi sedang menyelidiki keluhan dan meminta klarifikasi dari Twitter terkait klasifikasi twit dari Shri Sambit Patra (juru bicara Partai BJP) sebagai 'manipulasi'," kata perwakilan kepolisian Delhi, dirangkum KompasTekno dari Tech Crunch, Kamis (27/5/2021).

"Tampaknya Twitter memiliki beberapa informasi yang tidak kami ketahui dan menjadi dasar mereka mengklasifikasikannya seperti itu," lanjut Polisi Delhi.

Kepolisian Delhi mengatakan, laporan tersebut relevan dengan penyelidikan. Tim Special Cell, yang biasanya melakukan investigasi tindakan terorisme dan kriminal, disebut sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan "kebenaran".

"Twitter yang mengeklaim mengetahui kebenaran utama harus mengklarifikasinya," imbuh kepolisian Delhi.

Kepolisian Delhi membantah bahwa kedatangan mereka ke kantor Twitter dikategorikan sebagai "penggerebekan". Di sisi lain, langkah kepolisian Delhi ini dipertanyakan oleh beberapa pejabat eksekutif.

Aksi ini juga dilakukan berdekatan dengan tenggat waktu pemberlakuan kebijakan baru Pemerintah India yang ditujukan bagi perusahaan media sosial, seperti Twitter dan Facebook.

Baca juga: Begini Cara Menghapus Akun Twitter secara Permanen

Ravi Shankar Prasad, Menteri IT, Hukum, dan Kehakiman India mengatakan bahwa perusahaan media sosial akan diminta untuk mematuhi permintaan penghapusan konten yang dinilai melanggar hukum, informasi keliru, dan kekerasan dalam waktu 1x24 jam.

Mereka juga harus memberikan kompensasi dalam kurun waktu 15 hari. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk mendirikan kantor lokal di India.

Ini bukan pertama kali Twitter bermasalah di India. Awal tahun lalu, Twitter mendapat protes karena memblokir 250 akun yang menggunakan tagar yang berkaitan dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Menurut laporan Hindus Times, pemblokiran dilakukan untuk mencegah peningkatan kekerasan.

Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri IT, Twitter kembali membuka blokir akun-akun tersebut.

Baru-baru ini, Twitter bersama Facebook juga diminta untuk menghapus unggahan yang berisi kritikan bagi pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.