Pemerintah Diminta Lakukan 3 Hal Ini untuk Tangani Pinjol Ilegal

Bila tidak, ini akan sangat berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.

"Utamanya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah yang memang tingkat pendidikannya terbatas. Karena merekalah yang lebih banyak terjerat kasus pinjaman online itu," kata Fithra.

Dengan adanya akses yang terbuka luas, masyarakat bisa dengan mudah melihat iklan-iklan pinjol bertebaran di ruang maya.

"Bahkan mereka bisa mendapatkan cerita manis dari pinjol yang bisa pinjam ini itu dengan mudah, tanpa syarat macam-macam. Siapa yang tidak tergiur?" kata Fithra.

Baca juga: Google Blokir Aplikasi Pinjaman Online dengan Bunga Tinggi

Ia menambahkan, tanpa literasi digital, masyarakat akan sulit menyaring informasi yang didapatnya di internet, termasuk informasi-informasi keliru soal pinjaman online ini.

Tanpa literasi digital, masyarakat juga akan kurang paham di mana mereka bisa mencari informasi pinjol yang kredibel, otoritas mana yang bertanggung atas pinjaman online seperti ini.

"Kalau mereka dapat info keliru atau cerita-cerita manis soal pinjol yang bisa menjerumuskan mereka, tangkisannya adalah informasi yang benar melalui literasi tadi. Cuma itu caranya," kata Fithra.

Ia menyarankan, literasi digital yang dilakukan ini tak hanya menggunakan cara konvensional top-down alias pemerintah menyediakan konten literasi, lalu masyarakat diminta untuk membacanya.

"Karena kalau hanya begitu, masyarakat yang memiliki pendidikan terbatas kemungkinan tak akan membacanya," kata Fithra.

Ia berharap pemerintah akan berkoordinasi lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, pihak swasta, komunitas, dan tokoh-tokoh penting di sekitar lingkungan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital.

"Ini sama bila kita berbicara tentang vaksin. Sekarang program vaksinasi sudah mulai berhasil di level daerah. Karena apa? Karena sudah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat yang bisa menjadi corong komunikasi," kata Fithra.

3. Gencarkan bantuan finansial

Terakhir, pemerintah juga harus sembari menggencarkan bantuan finansial kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sebab, menurut Fithra, mereka adalah pihak yang paling banyak terjerat pinjol ilegal ini karena masalah ekonomi yang dihadapi di tengah pandemi ini.

Fithra mengungkapkan, masyarakat kelas menengah ke bawah adalah pihak yang paling terdampak pendemi Covid-19 ini.

Baca juga: 3 Aplikasi Ini Paling Diminati Anak Indonesia Selama Pandemi