Aturan TKDN 35 Persen Rugikan Pengguna Ponsel Murah?

KOMPAS.com - Pemerintah resmi menetapkan besaran minimal nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baru untuk perangkat telekomunikasi berbasis 4G dan 5G menjadi 35 persen.

Besaran angka tersebut meningkat 5 persen dari nilai TKDN yang sebelumnya ditetapkan untuk perangkat 4G, yakni sebesar 30 persen.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, vendor smartphone tentu akan kembali melakukan penyesuaian pada besaran komponen hardware dan software yang digunakan dalam proses produksi ponsel.

Namun, kenaikan tingkat TKDN ini nampaknya tidak akan membebani vendor smartphone, setidaknya begitu yang disampaikan pengamat gadget dari komunitas Gadtorade, Lucky Sebastian.

Baca juga: Pemerintah Naikkan TKDN Perangkat 4G Jadi 35 Persen

Mayoritas vendor yang memasarkan ponselnya di Tanah Air, menurut Lucky, telah menetapkan nilai TKDN ponsel di atas 30 persen.

Dengan demikian, para pelaku industri ini dinilai tidak membutuhkan upaya yang besar dalam mendongkrak nilai TKDN pada ponsel.

"Sekarang ini kebanyakan kalau kita lihat dari surat TKDN, vendor-vendor sudah bisa membuat di atas 30 persen komponen lokal. Jadi effort-nya sebenarnya tidak full harus 5 persen, untuk mengikuti aturan baru," ujar Lucky kepada KompasTekno, Jumat (22/10/2021).

Berdasarkan pantauan KompasTekno, saat ini terdapat banyak ponsel yang telah memang sudah mengantongi nilai TKDN di atas 30 persen.

Beberapa di antaranya termasuk Oppo Reno6 yang memiliki nilai TKDN 31,15 persen dan Vivo Y33s dengan nilai TKDN 32,90 persen.

Sejumlah ponsel seperti Xiaomi Redmi 9 dan Samsung Galaxy M12 bahkan memiliki tingkat kandungan melampaui batas minimal yang sudah ditentukan, masing-masing di angka 38,20 persen dan 37,60 persen.

Merugikan pengguna?

Sebelum kebijakan baru ini diterapkan, sebuah ponsel 4G harus mengantongi nilai TKDN dengan batas minimal 30 persen untuk bisa dipasarkan di Indonesia.

Baca juga: Ini Alasan TKDN Ponsel 4G dan 5G Naik Jadi 35 Persen

Adapun nilai TKDN yang dimaksud mengacu pada kandungan komponen lokal yang harus dimiliki pada sebuah ponsel.

Untuk memenuhi persyaratan itu, ada dua skema yang dapat ditempuh, yakni investasi 100 persen software atau investasi 100 persen hardware.

Menurut Lucky, ketentuan nilai TKDN yang baru tidak akan memberikan pengaruh besar kepada konsumen, terutama jika vendor memutuskan untuk melakukan penambahan komponen dari sisi hardware.

Sebaliknya, konsumen akan merasa dirugikan apabila vendor memilih skema investasi 100 persen software.

Pada skema ini, vendor akan membenamkan bloatware, aplikasi-aplikasi lokal yang belum tentu dibutuhkan konsumen, ke dalam smartphone yang dijualnya. Aplikasi ini sifatnya permanen (tidak bisa dihapus/uninstall) karena merupakan syarat pemenuhan TKDN.

Lucky menjelaskan, aplikasi tersebut akan berdampak besar pada pengguna yang hendak membeli ponsel entry-level.

Oik Yusuf/KOMPAS.com Pabrik ponsel dan tablet Evercoss di Semarang, Jawa Tengah.

Karena ponsel kelas bawah kebanyakan mengunggulkan nilai jual pada harga yang terjangkau, dan memiliki kapasitas RAM dan memori penyimpanan yang terbilang minim.

Apabila skema investasi 100 persen software diterapkan, maka ponsel akan semakin terbebani dengan adanya aplikasi tambahan yang dibenamkan.

"Bloatware ini mengokupansi storage, terkadang membawa iklan, running di background, sehingga menghabiskan RAM juga, dan akan terasa memberatkan untuk device-device low-end yang minim RAM dan storage," lanjut Lucky.

Satu-satunya cara untuk menghapus aplikasi yang sudah terpasang pada perangkat adalah dengan melakukan metode unlock bootloader.

Baca juga: Ciri-ciri HP Kentang, Tak Semuanya Ponsel Murah

Hanya untuk ponsel mewah

Skema investasi 100 persen software mungkin terlihat sebagai cara paling mudah yang dapat diterapkan oleh vendor.

Baca juga: Masuk Indonesia, Galaxy S20 dan Z Flip Pakai Skema TKDN Berbeda

Melalui skema ini, ponsel dapat dikirim melalui jalur impor sehingga tidak dirakit di pabrik assembly di Indonesia. Selanjutnya proses penerapan komponen lokal dilanjutkan dengan pemasangan aplikasi buatan dalam negeri.

Meski demikian, skema TKDN software hanya diizinkan secara khusus untuk ponsel yang memiliki banderol harga yang terbilang mahal.

Ponsel tersebut harus memiliki harga cost insurance freight (CIF) minimal Rp 6 juta. Beberapa contoh ponsel yang menggunakan skema jalur impor termasuk Samsung Galaxy Z Fold3 dan Galaxy Z Flip3.