China Alami Kasus Pencurian Data Terbesar dalam Sejarah

Kendati demikian, pihak otoritas dan kepolisian China masih belum memberikan tanggapan apa pun.

Dugaan sumber kebocoran

CEO sekaligus pendiri dari platform perdagangan mata uang Kripto Binance, Zhao Changpeng mengunggah cuitan terkait fenomena ini di Twitter dengan handle @cz_binance, Senin (4/7/2022).

Changpeng menyatakan bahwa kebocoran data dari server kepolisian mungkin disebabkan oleh bug atau gangguan dalam jaringan cloud computing “Elastic Search” yang baru digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan di China, termasuk kepolisian.

“Ini berdampak pada kemampuan tindakan deteksi/pencegahan peretas, (serta) nomor ponsel yang bisa digunakan untuk mengambil alih akun,” tulis Changpeng.

Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan data dari platform Binance, di akhir cuitannya, Changpeng menuliskan bahwa Binance telah meningkatkan sistem keamanan perusahaan untuk kasus ini. Sehingga pengguna aplikasi dapat terhindar dari kerugian ini.

“Penting bagi semua platfrom untuk meningkatkan keamanan mereka khususnya dalam ranah (kebocoran data) ini. @Binance telah meningkatkan (tahapan) verifikasi pengguna yang (mungkin) berpotensi terpengaruh,” tambah Changpeng.

Kerap terjadi

Sebelumnya, kasus kebocoran data bebrapa kali juga pernah terjadi di China. Namun, karena rendahnya transparansi data di negara tersebut, kasus-kasus tersebur tidak terlalu dipublikasi.

Baca juga: Disebut Diserang Hacker China, Server BIN Diklaim Baik-baik Saja

Sebagai contoh, pada 2016 lalu, informasi pribadi dari pejabat partai komunis di China hingga pendiri Alibaba Group Jack Ma bocor di Twitter. Kemudian, media sosial Weibo Corp. mengalami kebocoran data pada 2020, tetapi informasi penting seperti kata sandi tidak bocor.

Lalu, pada 2022 ini, terdapat bocoran puluhan ribu file yang diretas di wilayah Xinjiang, kota terpencil di China, tentang bukti pecelahan terhadap sebagian besar etnis Muslim Uyghur.

Hal ini tentunya akan menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh Beijing. Pihak yang berwenang harus dapat mengumpulkan ratusan juta data penduduk dan melakukan pengawasan ekstra.