Daftar Negara yang Blokir TikTok Beserta Alasannya

Kanada

Seperti Amerika Serikat, Kanada juga melarang aplikasi TikTok dalam tingkat federal sehingga pegawai pemerintahannya tidak boleh mengakses TikTok dengan perangkat pemerintah.

Kebijakan pelarangan ini berlaku mulai 28 Februari lalu.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengungkapkan bahwa faktor keamanan menjadi alasan di balik keputusan tersebut.

"Saya menduga bahwa ketika pemerintah mengambil langkah signifikan untuk melarang akses TikTok di perangkatnya, masyarakat Kanada baik pelaku bisnis maupun individu akan merenungkan keamanan data mereka sendiri dan mungkin membuat pilihan," jelasnya.

Uni Eropa

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa melarang aplikasi TikTok dalam tingkat federal karena faktor keamanan.

Pelarangan yang diputuskan oleh Parlemen Eropa akan berlaku mulai 20 Maret mendatang.

Selain perangkat pemerintah, anggota parlemen juga diharuskan untuk menghapus TikTok pada ponsel pribadi yang terhubung dengan e-mail kerja.

Baca juga: Trump Larang 8 Aplikasi China di AS, Termasuk AliPay dan WeChat

Kebijakan ini tidak disambut baik oleh TikTok, yang disebut oleh juru bicaranya sebagai "tindakan mengecewakan berbasis misinformasi".

India

Berbeda dengan sejumlah negara yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah India justru sudah melakukan pelarangan terhadap TikTok sejak 2020.

Sebanyak 59 aplikasi termasuk WeChat dilarang di India karena isu keamanan nasional.

Pelarangan ini diberlakukan lantaran banyaknya keluhan terkait aplikasi TikTok yang diklaim  mencuri dan mengirimkan data pengguna dengan cara yang tidak sah.

Sebelum dilarang, India merupakan negara dengan jumlah pengguna aktif TikTok terbanyak, yakni sekitar 200 juta pengguna.

Taiwan

Taiwan melarang penggunaan TikTok dalam tingkat federal pada Desember 2022.

Hal ini dilakukan karena pemerintah Taiwan mencurigai pemerintah China melakukan perang kognitif (cognitive warfare) pada Taiwan.

Untuk diketahui, perang kognitif adalah penggunaan opini publik sebagai senjata untuk memengaruhi kebijakan publik dan pemerintah.