4 Penggalangan Dana yang Viral di Medsos

KOMPAS.com - Seiring perkembangannya, media sosial kini bukan cuma tempat memamerkan selfie atau mencurahkan kegalauan hati.

Ranah komunikasi jagat maya itu juga kerap dijadikan platform untuk menginisiasi suatu gerakan, mulai yang bernuansa provokasi hingga sosial.

Salah satu gerakan sosial yang marak digelar via jejaring maya adalah penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan. KompasTekno merangkumnya sebagai berikut.

1. Donasi untuk Saeni

Jumat (10/6/2016) pekan lalu, dagangan di warung milik Saeni (53) disita Satuan Polisi Pamong Praja. Saeni dianggap melanggar aturan karena menjual makanan di siang hari pada bulan Ramadhan.

KompasTV mengabadikan peristiwa itu. Saeni tampak menangis sembari memohon agar dagangannya tak diangkut. Namun apa daya, aparat tetap menggaruk dagangannya.

Hal ini kemudian memicu rasa prihatin dan amarah netizen. Seorang pengguna Twitter bernama Dwika Putra (@dwikaputra) pun berinisiatif menggalang dana via Twitter untuk mengganti modal Saeni.

Aksi Dwika disambut antusiasme yang tinggi dari netizen. Hanya dalam waktu dua hari, dana yang terkumpul mencapai Rp 232 jutaan. Duit itu bakal diberikan ke Saeni dan "korban" perampasan dagangan lainnya.

2. #KoinUntukAustralia

Jessi Carina Aksi pengumpulan koin untuk Australia, Minggu (22/2/2015).

Menurut Abott, Indonesia harusnya membebaskan dua warga negaranya karena dulu Australia pernah mendonasikan duit 1 miliar dollar AS (kini sekitar Rp 13,3 triliun) pasca Tsunami.

Warga Aceh sontak merespons pernyataan Abott tersebut dengan gerakan #KoinUntukAustralia di Twitter. Mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia menyumbang koin untuk mengembalikan duit Australia.

Awalnya hanya ada posko di Aceh, lalu meluas hingga ke Jakarta, Padang, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Berkarung-karung koin terkumpul dengan nilai mencapai jutaan rupiah.

3. @KoinKPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak membangun gedung perkantoran baru pada pertengahan 2012. Pasalnya, gedung kala itu tak sanggup lagi menampung karyawan.

Sayangnya anggaran pembangunannya tersangkut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat umum akhirnya bergerak sendiri dengan menggalang dana untuk KPK.