Netflix dkk Tak Perlu Buka Kantor di Indonesia untuk Dikenai Pajak

Kompas.com - 19/02/2020, 07:48 WIB
Ilustrasi Netflix dan poster film lokal Indonesia. KOMPAS.com/Wahyunanda Kusuma PIlustrasi Netflix dan poster film lokal Indonesia.

KOMPAS.com - Pemungutan pajak dari perusahaan asing over the top (OTT) seperti Netflix dan Spotify mulai menemukan titik terang.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dan Penguatan Perekonomian alias Omnibus Law perpajakan saat ini telah diserahkan ke DPR.

Dalam aturan tersebut, diatur pula skema pemungutan pajak perusahaan OTT. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, aturan pemungutan pajak di Omnibus Law akan melonggarkan jalan pemerintah untuk menarik pajak dari Netflix dkk.

"Nanti Omnibus Law yang perpajakan ini kita agak melebarkan, tidak cuma keberadaaan fisik, tapi termasuk juga keberadaan signifikan secara ekonominya," jelas Suryo saat ditemui di acara Grow with Google, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Apabila telah disahkan, perusahaan OTT tinggal menunjuk perwakilan di Indonesia untuk membayar pajak. Hingga saat ini, Netflix belum membayar pajak selama beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 karena terkendala aturan.

Baca juga: Netflix Tak Pernah Bayar Pajak, Berapa Kerugian Negara?

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan OTT yang tidak memenuhi persyaratan keberadaan fisik (physical presence) di Indonesia bukanlah subyek pajak.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo saat ditemui awak media di acara Grow with Google, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).Kompas.com/Wahyunanda Kusuma P Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo saat ditemui awak media di acara Grow with Google, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Seperti dikatakan Suryo, aturan itu akan dilonggarkan di Omnimbus Law. Dalam naskah RUU Omnimbus Law Pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan"

Kriteria siginifikansi ekonomi kemudian diatur dalam Pasal 16 ayat 2, berupa omzet konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau, jumlah pengguna aktif media digital.

Selanjutnya, mengenai besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan PPh akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X