TikTok Bikin Situs Web dan Akun Twitter untuk Sanggah Tudingan AS

Kompas.com - 18/08/2020, 18:02 WIB
ilustrasi TikTok reuters.comilustrasi TikTok

KOMPAS.com - TikTok menjadi salah satu perusahaan asal China yang sedang ditekan pemerintah AS saat ini. Presiden AS Donald Trump mengancam akan memblokir aplikasi berbagi video pendek itu apabila tidak segera dijual ke perusahaan AS.

Ancaman keamanan nasional lagi-lagi digunakan pemerintah AS untuk menjegal TikTok dengan segala argumen lain yang menyertai.

Tak mau diam, TikTok pun meluncurkan akun Twitter baru dan hub informasi untuk "meluruskan" segala argumen dan tudingan yang diarahkan ke anak perusahaan ByteDance itu.

Baca juga: Benarkah TikTok Mengirim Data Penggunanya ke China?

Akun Twitter dengan nama @tiktok_comms baru dibuat pada bulan Agustus dengan twit pertama yang diunggah 14 Agustus lalu.

Dilihat dari deskripsinya, akun ini dikelola oleh tim humas TikTok yang akan rajin mengicaukan informasi-informasi seputar TikTok, termasuk isu yang ditudingkan pada aplikasi.

Beberapa twit yang sudah terunggah lebih banyak berisi tautan artikel dari situs News Room Tiktok dan artikel situs lain yang berpihak pada TikTok.


Sanggah tudingan AS

Selain akun Twitter, pada Senin (17/8/2020), TikTok meluncurkan situs tiktokus.info, sebuah website yang memuat pernyataan resmi perusahaan, cakupan berita, opini ahli, FAQ, dan informasi lain berkaitan dengan TikTok.

Unggahan kabar pertama yang muncul adalah tanggapan TikTok terkait rumor bahwa mereka berbagi data pengguna di AS dengan pemerintah China.

"TikTok tidak tersedia di China. Data pengguna TikTok AS tersimpan di Virginia dengan cadangan di Singapura dan akses keamanan yang sangat ketat untuk pegawai," tulis TikTok dalam artikel berjudul Setting the Record Straight.

Di China, ByteDance memiliki aplikasi serupa TikTok yang bernama Douyin. Isu pelanggaran data pribadi juga pengguna lagi-lagi ditepis oleh TikTok.

TikTok juga berkomitmen untuk menangkal misinformasi dan tidak akan campur tangan dalam pemilu AS yang akan berlangsung November mendatang.

Baca juga: Dijegal AS, TikTok Siapkan Data Center di Eropa

Mereka kembali mengaskan tidak memberikan data pengguna AS apapun ke pemerintah China, termasuk apabila diminta. Isu ini memang berkembang sejak tahun lalu.

Akhir tahun 2019 lalu Dua anggota dewan di AS, Chuck Schumer dan Tom Cotton menuliskan sebuah memo yang ditujukan kepada mantan Direktur Intelijen Nasional AS Joseph Maguire.

Isinya lebih kurang meminta penilaian ketat untuk celah keamanan nasional yang ada di  aplikasi TikTok.

"Para ahli keamanan telah menyoroti hukum intelijen, keamanan nasional, keamanan siber China yang tidak jelas, memaksa perusahaan China untuk mendukung dan bekerja sama dengan ahli intelijen yang dikendalikan Partai Komunis China," bunyi memo tersebut.

"Tanpa pengadilan yang independen untuk meninjau permintaan yang dibuat oleh pemerintah China untuk data atau tindakan lain, tidak ada mekanisme hukum bagi perusahaan China untuk mengajukan banding apabila mereka tidak setuju dengan permintaan pemerintah China," lanjut isi memo itu.

Pernah melacak data pengguna Android

Dirangkum KompasTekno dari Tech Crunch, Selasa (18/8/2020), investigasi yang pernah dilakukan Wall Street Journal menemukan bahwa TikTok pernah melacak data pengguna Android, terutama alamat media access control address (MAC).

Baca juga: TikTok Diam-diam Menguntit Pengguna Android dengan Cara Terlarang

Di AS, alamat MAC yang bersifat unik untuk tiap perangkat termasuk informasi identitas pribadi yang secara hukum dilindungi. TikTok disebut menggunakan lapisan enkripsi tambahan yang tidak lazim dan melanggar kebijakan di Google Play Store.

Laporan itu menyebut praktik ini telah dihentikan TikTok pada bulan November lalu, setelah 15 bulan mengumpulkan data. TikTok sekarang sedang menghitung hari setelah Presiden Trump merevisi exsecutive order yang mengancam akan memblokir TikTok di Amerika.

Baca juga: TikTok, Terancam Diblokir di Amerika Serikat dan Bakal Dibeli Microsoft?

Sebelumnya disebutkan TikTok harus segera dipindaalihkan ke perusahaan AS dalam waktu 45 hari atau sampai tanggal 20 September.

Setelah revisi, executive order diperpanjang menjadi 90 hari atau sampai 12 November 2020. Sejauh ini, Microsoft menjadi perusahaan yang paling santer dikabarkan ingin membeli TikTok di AS.



Sumber TechCrunch
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X