Usulan Batas Usia 17 Tahun untuk Bikin Akun Medsos di Indonesia Dinilai Penting

Kompas.com - 27/11/2020, 18:44 WIB
Ilustrasi anak bermain gadget techcrunch.comIlustrasi anak bermain gadget

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan aturan batas usia kepemilikan akun media sosial. Aturan itu akan dimuat dalam Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) yang saat ini masih digodok DPR.

"Indonesia melalui RUU (PDP) ini mengusulkan batasannya 17 tahun, di bawah usia itu harus ada persetujuan dari orangtua. Orangtua harus terlibat," kata Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam diskusi virtual Melindungi Jejak Digital dan Mengamankan Data Pribadi, Kamis (19/11/2020) dilansir Antara.

Pria yang akrab disapa Semmy itu menambahkan, di dalam RUU PDP akan diatur mekanisme identifikasi yang melibatkan orangtua ketika anak di bawah usia 17 tahun akan membuka akun media sosial.

Baca juga: Belum Terima E-KTP atau Belum 17 Tahun, Bagaimana Cara Registrasi Kartu SIM?

Usulan ini mendapat sambutan positif dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar, pelindungan data pribadi anak secara hukum akan meminimalisir penyalahgunaan data anak di masa depan.

"Data pribadi akan melekat pada anak sepanjang hidup, terutama data-data yang bersifat spesifik seperti biometrik," jelas Wahyudi lewat sambungan telepon kepada KompasTekno, Jumat (27/11/2020).

Wahyudi menambahkan, anak-anak dianggap belum memiliki kecakapan secara hukum untuk memahami konsekuensi atas pemrosesan data pribadinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga dibutuhkan pengawasan dari orangtua atau wali, yang dianggap lebih paham dengan konsekuensi dari persetujuan yang diberikan, untuk pemrosesan data pribadi anak.

"Ketika ada kekeliruan atau penyalahgunaan data, akan menjadi persoalan di masa depan terhadap anak tersebut, karena dari awal mereka tidak memahami persetujuan apa yang diberikan kepada pengendali data/penyedia platform," jelas Wahyudi.

Baca juga: Jika UU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas 2021, DPR Diminta Kerja Lebih Cepat Lagi

Pemrosesan data tidak hanya sebatas penggunaan media sosial semata, namun secara keseluruhan, termasuk penggunaan platform digital lain dan juga pengolahan data yang dilakukan pemerintah, termasuk pemrosesan data kependidikan.

"Jadi batasan usia ini nantinya juga akan berlaku untuk seluruh pengendali data dan pemrosesan data pribadi di semua sektor," jelas Wahyudi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X