Layanan Google Search di Australia Bakal Disetop?

Kompas.com - 23/01/2021, 19:04 WIB
Google Search IstimewaGoogle Search

KOMPAS.com - Google mengancam akan menangguhkan layanan mesin pencarian internet miliknya di seluruh wilayah Australia. Ancaman ini mengemuka setelah Australia menyusun draf undang-undang bernama News Media Bargaining Code law.

Sebagaimana dihimpun dari The Verge, undang-undang ini mengharuskan perusahaan teknologi seperti Google untuk membayar sejumlah uang kepada organisasi media untuk setiap artikel berita yang muncul di cuplikan (snippet) dan tautan Google Search.

Jika rancangan undang-undang itu disahkan, Google mengaku tidak punya pilihan lain, selain menghentikan layanan Google Search di Australia.

Baca juga: Cara Menampilkan Hewan Virtual Lewat Google Search

"Setelah melihat undang-undang ini secara rinci serta mempertimbangkan risiko keuangan dan operasional, kami tidak menemukan cara alternatif untuk dapat terus menawarkan layanan kami di Australia," kata Mel Silva, Wakil Presiden Google Australia dan Selandia Baru kepada Komite Legislasi Ekonomi Senat Australia.

Menanggapi ancaman Google tersebut, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan undang-undang itu dibuat untuk mengatur apa saja yang boleh dilakukan di Australia.

"Kami berterima kasih kepada orang-orang yang ingin bekerja dengan Australia. Tapi kami tidak menanggapi ancaman," kata Morrison sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters, Sabtu (23/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Google berisikukuh menolak draf undang-undang tersebut, karena dinilai memiliki konteks yang sangat luas. Anak perusahaan Alphabet ini menilai bahwa membayar konten yang muncul di snippet atau tautan di mesin pencarian  akan merusak kerja web.

Beberapa pihak sependapat dengan argumen Google tersebut. Salah satunya adalah penemu world wide web (WWW), Tim Berners-Lee.

Baca juga: Apple Bikin Mesin Pencari Pengganti Google?

Lee mengatakan bahwa undang-undang tersebut berisiko melanggar prinsip dasar web dengan meminta pembayaran untuk menghubungkan antara konten tertentu secara online.

"Preseden pengenaan biaya untuk tautan (berita) dan cuplikan adalah ancaman mendasar bagi internet terbuka, bukan hanya Google," ungkap Scott Farquhar, salah satu pendiri perusahaan teknologi Australia, Atlassian, sebagaimana dihimpun dari blog Google.

Google beri alternatif

Karena konteksnya yang terlalu luas dan dinilai mengancam kerja web, Google meminta Australia merevisi draf undang-undang tersebut.

Google juga menawarkan alternatif untuk mendukung organisasi media dan para jurnalis, yakni melalui Google News.

Google News adalah agregator berita yang dimiliki Google. Di situ, pengguna Google Search bisa membaca berbagai artikel berita dari berbagai situs berita di seluruh dunia.

Google memiliki program global bernama News Showcase dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dollar AS (kira-kira Rp 14 triliun).

Baca juga: Dari Corona hingga Odading, Ini yang Di-googling Orang Indonesia Sepanjang 2020

Program ini didedikasikan untuk membantu organisasi berita menerbitkan dan mempromosikan berita mereka secara online selama tiga tahun ke depan.

Jika bergabung dengan program tersebut, organisasi media itu akan mendapatkan imbalan bayaran atas keahlian jurnalis mereka. Saat ini sudah ada hampir 450 organisasi media di sejumlah negara di dunia yang telah mendaftar, termasuk enam penyiar asal Australia.

Menurut Google, dengan alternatif ini, Australia tetap bisa memberlakukan News Media Bargaining Code law namun terbatas pada Google News saja, bukan Google Search secara keseluruhan.

Sebenarnya, draf undang-undang News Media Bargaining Code law ini bukan hanya menargetkan Google, tetap juga jejaring sosial populer Facebook.

Bulan lalu, Australia mengumumkan undang-undang tersebut setelah penyelidikan menemukan Google dan Facebook menguasai industri media.

Dari hasil investigasi tersebut, Australias juga menduga Google meraup keuntungan besar dari iklan online, padahal sebagian besar konten Google berasal dari organisasi-organisasi media.

Australia menilai ini menimbulkan potensi ancaman bagi demokrasi di negaranya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.