Xiaomi Resmi Dihapus dari Daftar Hitam Amerika Serikat

KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah administrasi Joe Biden, akhirnya resmi mencabut nama Xiaomi dari daftar hitam (blacklist) investasi di AS, pada Selasa (25/5/2021).

"Dengan rasa bahagia, kami (Xiaomi) mengumumkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16:09 waktu setempat, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia telah mengeluarkan perintah akhir untuk membebaskan Xiaomi dari penunjukan oleh Departemen Pertahanan AS sebagai "Perusahaan Militer Komunis China (Communist Chinese Military Company/CCMC)," jelas CEO Xiaomi, Lei Jun dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Upaya Xiaomi Keluar dari Daftar Hitam AS

"Dalam putusan ini, pengadilan secara resmi mencabut semua larangan yang menghalangi orang AS untuk membeli atau memiliki saham di perusahaan (Xiaomi)," lanjut Lei Jun.

Pernyataan tersebut juga diunggah melalui akun Twitter resmi Xiaomi global, pada Rabu (26/5/2021).

pic.twitter.com/IcNoW8LAWR

— Xiaomi (@Xiaomi) May 26, 2021

Dianggap terafiliasi militer China

Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2021 lalu, pemerintah AS di bawah kendali Donald Trump sempat memasukkan Xiaomi ke dalam daftar hitam, lantaran disebut sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan militer negeri komunis China.

Daftar hitam tersebut membuat Xiaomi menjadi subyek larangan investasi bagi warga Amerika Serikat berdasarkan undang-undang otorisasi pertahanan nasional (NDAA) nomor 1237 tahun fiskal 1999.

Lewat aturan ini, para investor di AS harus melepas (divestasi) saham perusahaan-perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada 11 November 2021. Artinya, Xiaomi masih bisa berurusan dan mendapatkan pasokan dari berbagai perusahaan AS hingga tanggal tersebut.

Perlu diketahui, daftar hitam ini berbeda dengan "Entity List" yang menjerat Huawei sejak dua tahun lalu, tepatnya Mei 2019.

Baca juga: Alasan Xiaomi Masuk Blacklist AS, Ternyata gara-gara Penghargaan

Pada kasus Huawei, perusahaan itu dilarang melakukan transaksi bisnis apa pun, termasuk jual-beli komponen dan software dengan perusahaan AS, tanpa persetujuan pemerintah AS.

Sementara untuk kasus Xiaomi, warga dan perusahaan AS dilarang menanamkan modal atau membeli saham Xiaomi.

Salah satu perusahaan smartphone terbesar di dunia itu kembali menegaskan bahwa perusahaannya tidak terafiliasi dengan militer China, seperti yang dituduhkan oleh pemerintah AS selama ini.

"Xiaomi berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari pengguna global, mitra, karyawan, dan pemegang sahamnya. Kami menegaskan kembali bahwa Xiaomi adalah korporasi yang terbuka, transparan, diperdagangkan secara publik, dioperasikan, dan dikelola secara independen," pungkas Lei Jun.